TIMES SURABAYA, SURABAYA – Fenomena anomali bencana hidrometeorologi di Jawa Timur (Jatim) menjadi perhatian pemerintah pusat. Sejumlah peristiwa longsor dan banjir pada beberapa titik tengah mendapatkan penanganan serius. 

Sepanjang Desember 2024 - Februari 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi curah hujan dengan intensitas cukup tinggi hingga sangat tinggi. Termasuk potensi angin kencang dan ombak besar. 

Dalam rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pembahasan dikaji dan dilakukan oleh lintas lembaga.

Hadir Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, Kepala BPBD Jatim Gatot Soebroto, Kepala BMKG Dwi Korita, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Anggota DPR RI Komisi VIII Ina Ammania. 

Penguatan sistem penanggulangan bencana dalam rapat itu meliputi infrastruktur, sarana dan prasarana, tim relawan dan antisipasi pengamanan jalur mudik saat libur Natal dan tahun baru serta upaya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan penguatan anggaran.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, total dari 38 kabupaten/kota di Jatim, ada 11 daerah dengan status tanggap darurat atau sudah terjadi bencana. Sedangkan 27 daerah sudah menetapkan siaga darurat atau belum terjadi bencana.

"Sehingga pemerintah pusat atas petunjuk Menko PMK dan BMKG menyalurkan bantuan, baik dana operasional maupun perlengkapan dan peralatan," katanya, Selasa (17/12/2024).

Total bantuan logistik itu meliputi 16 item peralatan. Mulai perahu, sembako, makanan siap saji, pompa dan sebagainya.

Kepala BNPB berharap, 27 daerah siaga darurat atau belum terjadi bencana, dapat segera membantu masyarakat jika bencana melanda wilayah tersebut. 

"Kita sudah melakukan modifikasi cuaca di Jawa Tengah, Jawa Barat dan untuk Jawa Timur mulai besok (18/12), kita akan laksanakan modifikasi cuaca siang dan malam. Mudah-mudahan prediksi BMKG curah hujan ekstrem ini bisa dikurangi sehingga tidak mengakibatkan bencana yang massif," ungkap Letjen TNI Suharyanto.

Area target modifikasi cuaca ini akan menyasar dua titik. Yaitu Daerah Tapalkuda dan Mataraman. 

"Nanti kita lihat, prediksinya ya semua di Jatim ini akan kita laksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) berdasarkan pertumbuhan awan," ujarnya.

Pelaksana OMC ini adalah BNPB, BMKG, Pemprov bersama pihak ketiga. Sumber anggaran berasal dari BNPB. Sementara pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga. 

"Di Jatim perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk OMC ya tergantung kebutuhan. Jadi kalau sekali terbang, kita coba seminggu, kali Rp200 juta, sekitar Rp1,2 miliar," jelasnya.

Pulau Jawa secara keseluruhan sendiri dipetakan sebagai daerah rawan bencana hidrometeorologi karena pertumbuhan awan siklon. Daerah itu adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga area tersebut mendapat intervensi OMC untuk menekan curah hujan yang tinggi. 

Pj Gubernur Adhy menuturkan, bahwa Jatim memang urgensi membutuhkan modifikasi cuaca. 

Adhy juga menyatakan bahwa Jatim sudah siap dengan sistem kesiapsiagaan yang sudah dibangun sejak lama. Jatim memiliki personil terlatih, kesiapan logistik dan anggaran BTT jika terjadi bencana.

"Kita juga sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan evakuasi kemudian manajemen pengungsian, logistik, maupun dukungan psikososial. Dari Dinsos, BPBD dan juga instansi dinas lain," katanya. 

Di sisi lain, data dan informasi BMKG dinilai sangat penting sebagai acuan penanganan agar terarah dalam penguatan serta efisiensi. 

Menko PMK Pratikno pada kesempatan yang sama menuturkan, rapat koordinasi siaga darurat bencana hidrometeorologi yang juga dihadiri seluruh bupati dan wali kota di Jatim ini, untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.

"Pemerintah saat ini sudah menangani cukup banyak bencana. Seperti di Sumatera, NTT- bukan hanya bencana alam tapi juga bencana sosial dan Banten," ungkap Pratikno.

Penanganan bencana disebut membutuhkan proses panjang. Sementara untuk bencana hidrometeorologi, pemerintah pusat akan membantu rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca.

Beberapa OMC didanai oleh pemerintah daerah bersama BMKG otoritas setempat. Tetapi memang, kata Pratikno, sepenuhnya upaya itu tidak bisa menghambat potensi curah hujan tinggi.

"Oleh karena itu, kesiapsiagaan bapak ibu menjadi penting. Mohon dicek di lapangan sarana dan prasarana fisik. Meliputi drainase, aliran sungai dan normalisasi sungai yang akan menjadi fokus kita saat musim kemarau tahun depan, akan kita upayakan serius untuk mengurangi risiko bencana," jelasnya saat rapat koordinasi.

Selain itu, antispasi lain adalah persiapan infrastruktur pengungsian. Tak dapat dipungkiri, perubahan iklim yang disebut sebagai isu elitis, memang nyata dan berdampak besar pada potensi bencana, sehingga masyarakat sudah harus disiapkan sejak dini. 

Ia juga meminta Forkopimda membangun posko di berbagai daerah dan mengaktifkan kanal informasi publik agar masyarakat siaga. Sense of crisis dihidupkan sebagai aksi antisipasi. 

"Betapa informasi dini bisa sangat menyelamatkan," tandasnya.

Antisipasi Zona Rawan Jalur Mudik Nataru 

Pada kesempatan ini, pemerintah juga membahas persiapan mudik libur Natal dan tahun baru dengan membangun Posko Terpadu. 

BNPB bersama Pemprov juga memastikan akan memantau jalur mudik berdasarkan data wilayah potensi bencana hidrometeorologi basah dari BMKG. Meliputi zona rawan longsor dan banjir.

"Apalagi terjadi bencana di situ, kita sudah langsung siap membantu masyarakat," katanya.

Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan, pada tahun 2023 kemarin, total 110 juta pergerakan pemudik melintas. Tahun ini, potensi hujan lebat masih dapat terjadi hingga Februari. Karena ada beberapa fenomena yang terjadi secara bersamaan.

Antara lain La Nina (anomali iklim global yang meningkatkan pembentukan awan-awan hujan dan peningkatan curah hujan mencapai 20 persen) bersamaan dengan pergerakan gerombolan awan-awan hujan dari arah Samudera Hindia ke Indonesia. 

"Pada bulan ini berada di sekitar Jawa, NTT juga kena. Selain itu juga nanti potensi diperkuat sekitar tanggal 20 Desember masuk udara dingin dari arah Siberia yang menyeruak ke Indonesia bagian barat, itu akan meningkatkan intensitas hujan dari sedang hingga lebat bahkan bisa sangat lebat atau ekstrem," jelasnya.

Selain itu, potensi peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi perairan serta angin kencang.

"Jadi, overlap beberapa fenomena, tadi kita hitung ada tujuh fenomena. Kemudian juga bermunculan sirkulasi siklonik di beberapa titik," tandasnya.

Sirkulasi siklonik terbentuk bersamaan berada di sebelah barat daya Bengkulu, sebelah utara Australia dan Sulawesi Utara.

"Kita dikepung dan pengaruh sirkulasinya berinteraksi di tengah perairan Wilayah Indonesia. Termasuk yang terdampak signifikan saat ini adalah Jawa hingga Nusa Tenggara," ungkap Dwi Korita. 

BMKG memprediksi curah hujan lebat masih bisa terjadi hingga akhir tahun bahkan berlanjut hingga awal tahun.

Masyarakat bisa melakukan pengecekan cuaca pada aplikasi Info BMKG, agar bisa mengatur waktu saat bepergian. 

"Agar bisa menunda waktu atau mengatur pemberangkatan," kata Dwi Korita. 

BMKG dan BNPB telah menandai zona rawan longsor serta zona rawan banjir. Kemudian melakukan sosialisasi massif kepada masyarakat. 

Jelang libur Natal dan tahun baru atau Nataru, pemerintah sudah siaga di sejumlah jalur mudik, jalur penyeberangan dan tempat wisata.

"Baik itu untuk transportasi darat maupun transportasi air. Kami harap seusai rakor ini, cek kesiapan sarana fisik, masyarakat, petugas dan berikan perhatian ekstra pada jalur mudik dan arus balik Natal dan tahun baru," imbaunya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII Ina Ammania berharap agar pengawasan gudang logistik dan peningkatan anggaran menjadi perhatian utama.

Komisi VIII sebagai pengawas logistik bencana meminta pemerintah rutin melakukan maintenance. Seperti perawatan alat berat, sehingga ketika terjadi bencana, aksi cepat tanggap dapat berjalan optimal.

"Betapa sulitnya menangani bencana kalau tidak didukung logistik dan anggaran," katanya.

Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Jawa Timur diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi.

Pemprov Jatim juga mendapat dukungan logistik dan peralatan penanganan siaga darurat bencana hidrometeorologi dari Kepala BNPB. Senen dukungan dana siap pakai senilai Rp250 juta. Anggaran juga diberikan masing-masing kepada sejumlah kabupaten/kota.(*)