TIMES SURABAYA, SURABAYA – DPRD Sidoarjo memberikan perhatian khusus terhadap penangan banjir yang sudah terjadi di berbagai titik di kota delta dengan seiring curah hujan semakin meningkat.

Anggota DPRD Sidoarjo juga tidak henti-hentinya mendapat aduan dari masyarakat terkait banjir. Warga sangat khawatir banjir yang lebih besar akan terjadi jika tidak mendapatkan penanganan yang serius.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengatakan persoalan banjir membutuhkan penanganan yang serius dan berkesinambungan, sehingga program-program dari dinas terkait saling bersinergi, utamanya dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM-SDA) Sidoarjo.

“Kami harap dari dinas terkait setiap program penanggulangan bencana atau banjir bisa saling bersinergi. Sehingga masalah banjir ini bisa diatasi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih kepada TIMES Indonesia pada, Jumat 14/11/2025).

Cak Nasih panggilan Abdillah Nasih meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo dalam membuat atau menyusun master plan penanganan banjir harus dipadukan dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kecamatan.

Masterplan penanganan banjir yang dipadukan dengan RDTR di setiap kecamatan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi pada saat memasuki musim penghujan.

“Master plan penanganan banjir ini tidak boleh terpisah dengan RDTR. Keduanya harus dipadukan supaya dokumen pembangunan tata ruang kedepan tidak saling tumpang tindih yang dapat mengakibatkan genangan air semakin parah,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo mengakui memang dari 18 kecamatan di Sidoarjo tidak semua memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini menjadi pekerjaan rumah eksekutif untuk menyusun RDTR yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya RDTR, lanjut Cak Nasih di setiap kecamatan bisa dipetakan kawasan-kawasan tertentu, misalnya kawasan permukiman, kawasan industri maupun kawasan pertanian.

“Setiap kawasan ini akan memiliki tantangan dan solusi dalam mengatasi potensi bencana banjir, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” imbuhnya.

“Misalnya membuat area resapan, maupun embung sebagai tempat penampungan air, tujuannya air tersebut tidak sampai membanjiri rumah warga,” tambahnya.

Disamping itu, DPRD Sidoarjo mendorong Pemkab tetap melanjutkan program normalisasi sungai maupun avur yang sudah dilakukan selama ini. Program tersebut sebagai solusi jangka pendek. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan.

Abdillah Nasih meminta Pemkab lebih maksimal lagi dalam melakukan normalisasi sungai dan menyiagakan pompa air. Ketika hujan turun bisa langsung disedot dan dialirkan ke sungai.

“Kami berharap pompa air untuk disiagakan selama 24 jam, terutama di titik rawan banjir, seperti di jalan depan Lippo Plaza yang Ketika hujan langsung terjadi genangan yang cukup tinggi,” pintanya.

Menangani Banjir Sidoarjo Tidak Cukup Normalisasi Sungai

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengatakan menangani banjir di Sidoarjo tidak cukup hanya dengan normalisasi sungai. Normalisasi sudah dilakukan setiap tahun, tapi faktanya tetap terjadi banjir yang sampai masuk dalam rumah warga.

Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan hujan deras yang terjadi pada Senin 10 November 2025 kemarin sudah menyebabkan sejumlah desa di 7 kecamatan kebanjiran.

Yang paling banyak terdampak banjir di Kecamatan Candi, yaitu terjadi di enam desa dengan ketinggian mulai 9 sampai 20 centimeter. Kemudian di Kecamatan Tanggulangin, Krian, Waru, Sedati, Sidoarjo kota dan Porong juga terjadi banjir.

“Kalau hanya dengan cara-cara konvensional seperti normalisasi sungai dan avur, rasanya sulit mengatasi banjir di Sidoarjo. Cara tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun tapi banjirnya tetap semakin parah,” tegas Hidayat.

Hidayat menambahkan jika hanya melakukan normalisasi sungai maupun avur tidak akan cukup menampung air hujan, karena Sidoarjo adalah wilayah delta. Kiriman airnya tidak hanya dari wilayah sendiri. Belum lagi, ketika kondisi air laut sedang pasang, sungai-sungai penuh air.

“Kalau sudah air laut mengalami pasang, maka meski ada pompa tidak akan maksimal. Daya tampungnya tidak mampu,” ujarnya.

Untuk itu, Ia meminta perlu dilakukan masterplan penanganan banjir yang berkesinambungan. Misalnya membuat banyak area resapan air maupun embung untuk menampung air. Membuat embung bisa menggunakan tanah aset Pemkab Sidoarjo ataupun aset desa. Tapi hal ini juga membutuhkan perencanaan dan kajian yang matang.

“Ya undanglah ahli yang bisa mengatasi banjir di Sidoarjo, kasian masyarakat, aktivitas ekonomi dan sosial mandek karena banjir ini,” pintanya.

Master plan Penanganan Banjir Sidoarjo

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, M. Ainur Rahman memaparkan konsep masterplan penanganan banjir Sidoarjo.

Menurut Ainur hal-hal teknis sudah disampaikan kepada stakeholder terkait, karena hal itu melibatkan pemerintah pusat, provinsi maupun Pemkab Sidoarjo itu sendiri.

“Kita sudah menyusun master plan (penanganan banjir) dan sudah disampaikan, hal yang berkaitan dengan teknis kita sudah koordinasikan, apalagi ini menyangkut kewenangan antar pemerintah ya,” tegas Ainur saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo. 

Ia menambahkan bahwa mengenai penanganan banjir utamanya terkait sungai di Sidoarjo tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah semata, ada juga bagian kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Mudahan dalam waktu dekat (masterplan penanganan banjir) akan kami presentasikan,” ungkapnya.

Ainur Rahman menegaskan bahwa memang master plan penanganan banjir ini sudah menjadi janji politik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana yang harus diwujudkan.

“Dan itu sudah menjadi gaiden atau arahan bagaimana penanganan banjir di Sidoarjo,” imbuhnya.

Ainur yang juga Plt. Asisten I Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo itu memaparkan poin-poin penting dalam masterplan penanganan banjir. Apa saja? Yaitu hal yang krusial, seperti pembersihan sungai dan saluran tetap akan diutamakan.

“Dan sinerginya di tahun 2026, kita akan bersinergi dengan desa menggunakan program BKK (Bantuan Keuangan Khusus), karena BKK ini kita arahkan untuk menangani kebutuhan dasar, salah satunya untuk normalisasi drainase yang menjadi kewenangan desa,” ujarnya.

“Mudah-mudahan dengan bergerak bersama ini, mulai dari desa melakukan apa, kecamatan tugas apa, kabupaten menyelesaikan, begitu seterusnya sampai pada pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dari penangan banjir di Sidoarjo ini,” ucapnya. (adv)