TIMES SURABAYA, SURABAYA – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/11/2025) menjadi panggung evaluasi kritis terhadap Rancangan APBD Jatim Tahun Anggaran 2026. Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Juru Bicaranya, Erick Komala, menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara pendapatan dan belanja daerah, dengan sorotan utama pada penurunan drastis belanja untuk pembangunan.

Erick Komala mengungkapkan, proyeksi pendapatan daerah Jatim untuk 2026 hanya mencapai Rp 26,3 Triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan, sekitar 10% dari tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut terdiri atas PAD 66%, transfer 34%, dan lain-lain kurang dari 0,1%.

“Namun struktur pendapatan Jatim dinilai masih menunjukkan kemandirian dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 66%” tegas politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Banggar mendesak agar kontribusi Jatim terhadap pendapatan nasional yang saat ini 5% dari Cukai Hasil Tembakau harus ditingkatkan.

Total belanja daerah ditetapkan sebesar Rp27,22 Triliun. Mayoritas belanja 75% habis untuk operasional, seperti gaji pegawai dan kebutuhan rutin, sementara alokasi untuk belanja modal justru anjlok 49% dari tahun sebelumnya.

Dari aspek belanja daerah, Banggar menemukan efisiensi belanja karena porsi pegawai dan operasional tinggi, sementara belanja modal turun 49 persen.

Penurunan drastis belanja modal ini menjadi red flag bagi Banggar, sebab mencerminkan minimnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang vital.

Selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp916 Miliar. Defisit ini dipastikan akan ditutup menggunakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun 2025 sebesar Rp925 Miliar.

Sehingga Banggar merekomendasikan optimalisasi pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pemberdayaan data wajib pajak, serta penguatan manajemen aset daerah.

“Jatim perlu melakukan efisiensi belanja dan perlunya perbaikan manajemen kas. SILPA tidak menumpuk secara signifikan dan manfaat APBD dapat segera dirasakan," tegasnya.

Banggar mendesak Pemprov agar segera melakukan reformasi dan restrukturisasi fiskal, meninjau ulang efisiensi belanja, dan memastikan seluruh anggaran diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat. (*)