TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ribuan santri dan alumni pondok pesantren dari berbagai wilayah di Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa besar di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, pada Selasa sore (21/10/2025). Aksi yang dikoordinasi oleh Aliansi Santri Nderek Kiai (ASRI) ini menuntut agar izin siar Trans7 dicabut menyusul kontroversi tayangan program "Xpose Uncensored" yang dinilai melecehkan ulama dan dunia pesantren.

Aksi ini dipicu oleh tayangan Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang dianggap merendahkan martabat kiai sepuh, khususnya KH Anwar Manshur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Dalam orasinya, Gus Khoiron Zaini dari DPP HIMAKA menyuarakan tuntutan para santri dengan nada tegas. Ia menegaskan bahwa isu ini menyangkut marwah seluruh umat.

“Harga diri kami, Kiai, adalah harga diri kami bersama! Bukan soal jiwa, bukan soal raga, bukan pula soal harta. Tapi ini tentang kehormatan, tentang marwah, tentang pesantren!” seru Gus Khoiron Zaini dari atas mobil komando.

Lebih lanjut, Gus Khoiron menekankan bahwa penghinaan terhadap satu pesantren besar dapat menjadi preseden buruk bagi pesantren lain di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk menebus penghinaan tersebut.

Meski langit Surabaya diguyur hujan deras pada sore hari, semangat para demonstran tidak surut. Massa memilih untuk menggelar istighosah dan shalawat di lokasi sebagai upaya menenangkan hati dan menjaga ketertiban aksi.

Situasi unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang ini menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Jalan Indrapura mengalami kemacetan parah (padat merayap). Namun, aksi secara keseluruhan berlangsung tertib dan damai tanpa adanya tindakan anarkis.

Perwakilan santri dan pengasuh pesantren diterima untuk beraudiensi langsung dengan pimpinan DPRD Jatim. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Transmedia yang turut hadir menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.

DPRD Jatim berkomitmen akan serius menindaklanjuti aspirasi para santri ini dan menyampaikannya kepada pihak berwenang di tingkat pusat, termasuk DPR RI, terkait tuntutan pencabutan izin siar. (*)