TIMES SURABAYA, JAKARTA – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tren intoleransi muslim Jawa Timur terhadap non-muslim (Khusus Muslim) cenderung menurun dengan presentase yang berbeda-beda.

Survei yang dilaksanakan pada 16-29 Mei 2022 ini, melibatkan total sampel yang dianalisis pada laporan survei ini sebanyak 3.090 responden yang dipilih secara acak menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sampel sebesar ±4.1% pada tingkat kepercayaan 95%. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasilnya adalah muslim di Jawa Timur 65% memilih opsi tidak keberatan jika non-muslim mengadakan acara keagamaan di lingkungan sekitar, 55,2% memilih opsi tidak keberatan jika non-Muslim membangun tempat ibadah, 52,9% memilih opsi tidak keberatan jika non-Muslim menjadi bupati/walikota dan 52,4% memilih opsi tidak keberatan jika non-Muslim menjadi Gubernur.

“Skala intoleransi khusus Muslim terhadap non-muslim yang mayoritas di Jawa Timur tidak keberatan jika non-Muslim memperoleh hak politik dan agama mereka,” ujar Dewan Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Hotel Swiss-Belinn, Kec. Klojen, Kota Malang, Kamis (22/6/2023) lalu.

Djayadi juga memberikan kesimpulan bahwa mayoritas publik juga tidak memiliki kelompok yang tidak disukai, khususnya agama resmi dan etnis.

Adapun yang paling banyak menyatakan ketidaksukaan pada kelompok minoritas sosial yakni LGBT dengan presentase 29.2 % yang kemudian disusul dengan kelompok komunis dengan presentase 28.7%, Ateis dengan presentase 15,7%, Syiah dengan presentase 8,5% dan yang terakhir komunitas Wahabi dengan presentase 7,7%.

Bagi publik yang menunjukkan intoleransi pada kelompok yang tidak disuka, mayoritas menunjukkan intoleransi jika kelompok tersebut memperoleh hak sebagai warga negara. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap intoleransi muslim di Jawa Timur terhadap non muslim dikatakan menurun, sedangkan sikap pada kelompok minoritas sosial, para muslim masih merasa keberatan jika mereka memperoleh hak sebagai warga negara.

Seperti menjadi walikota/bupati, guru sekolah negeri, menyelenggarakan kegiatan agama/kelompoknya, membangun rumah ibadah/kantor di sekitar, dan tinggal di sekitar.(*)