TIMES SURABAYA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan prasekolah di Bumi Blambangan.

Terbaru, Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan insentif kepada 1.200 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan total mencapai Rp7,2 miliar.

Penyerahan tersebut dilakukan pada Rabu, (8/5/2024) lalu, di Desa Banyu Anyar, Kecamatan Kalibaru saat kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas.

Ipuk mengatakan, insentif untuk guru PAUD non-ASN setiap tahunnya sebagai apresiasi atas pengabdian tulus para guru dalam mendidik generasi penerus. Bagi Ipuk, dedikasi guru PAUD selama ini sangat luar biasa.

“Terima kasih kepada para guru yang telah bekerja luar biasa mendidik anak-anak tanpa mengenal lelah,” kata Ipuk, Jumat (10/5/2024).

Pada penyaluran kali ini, penerima adalah para guru pada satuan pendidikan prasekolah. Seperti kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak (TK), satuan pendidikan sejenis, serta daycare.

Diharapkan dengan adanya penyaluran insentif untuk para guru PAUD dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan guru prasekolah di Banyuwangi.

“Apa yang diberikan ini tentu belum sebanding dengan jasa dan dedikasi para guru PAUD selama ini. Namun kami berharap ini bisa bermanfaat. Ke depan kami akan berupaya untuk menambah sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujar Ipuk.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menambahkan total insentif guru PAUD di tahun ini mencapai Rp7,2 miliar. Insentif diserahkan dalam 4 termin, atau 3 bulan sekali.

“Tiap orang mendapatkan insentif Rp6 juta per tahunnya. Yang kemarin kami terimakan adalah termin pertama,” terang Suratno.

"Jumlah penerima insentif tahun ini sama dengan tahun lalu, sebanyak 1.200 orang. Namun, bisa jadi orangnya berbeda karena ada sebagian yang mengundurkan diri, ada juga guru yang baru,” imbuhnya.

Suratno memastikan, para penerima insentif tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Di dalamnya terdapat kriteria guru penerima insentif yakni non ASN dan harus S1. Lalu, belum menerima sertifikasi pendidikan tunjangan profesi didik (TPP), bukan penerima bantuan keuangan khusus dari provinsi, dan aktif mengajar yang ditandai masuk dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik).

“Memang masih ada guru PAUD di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang belum mendapatkan karena terbentur syarat. Namun, ke depan masih ada kesempatan untuk terdata. Kami terus mendorong para guru memenuhi syarat administratif yang diatur di regulasi," kata Suratno. (*)