TIMES SURABAYA, SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menguraikan, upaya Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya dalam mengintegrasikan seluruh layanan pemerintahan berbasis data melalui dua platform utama, yaitu aplikasi internal Kantorku dan aplikasi eksternal WargaKu.

"Maka kita bisa lihat di (pelayanan) kesehatan hari ini yang di puskesmas itu yang berobat berapa. Hari ini yang lahir dari seluruh rumah sakit Surabaya berapa, yang akan stunting jadi berapa, kita tahu semua," ujarnya di hadapan para kepala dan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) se-Indonesia, dalam Seminar Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta. 

Menurut Eri, integrasi data ini memungkinkan Pemkot Surabaya untuk memantau data secara waktu nyata (real time) di berbagai sektor, termasuk kesehatan, sosial, dan pelayanan publik. 

"Terkait luar (eksternal), ada aplikasi WargaKu, semua keluhan masuk di sana, kita pakai AI (Artificial Intelligence). Jadi kalau hari ini kita tanya siapa (warga), permasalahan apa, maka akan muncul," katanya.

Eri menjelaskan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah diimplementasikan dalam proses penanganan keluhan warga hingga perumusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Musrenbang kita juga menggunakan AI. Jadi Musrenbang itu (melibatkan) anak muda, setiap orang-orang yang ada di perkampungan itu kita tanya, apa sih yang diinginkan, langsung keluar. Di situlah kita akan mengambil kebijakan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya konsep satu peta satu data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Melalui sistem ini, Pemkot Surabaya mampu memetakan kondisi kependudukan hingga tingkat Rukun Warga (RW) secara terperinci.

"Dalam satu rumah tadi itu ada berapa KK (Kartu Keluarga), ada berapa jiwa di situ. Di dalam berapa jiwa tadi yang SD berapa, yang SMP berapa, yang SMA berapa, yang menganggur berapa, pendapatannya berapa. Kami tahu sampai sedetail itu," paparnya.

Di bidang pelayanan, Wali Kota Eri mencontohkan terkait percepatan perizinan. Termasuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gratis bagi warga miskin, yang kini dapat diselesaikan hanya dalam 15 menit. "Karena kita sudah bantu melalui aplikasi dan mereka datang ke mal pelayanan publik (MPP), 15 menit selesai," katanya.

Wali Kota Eri juga menyinggung tujuh tujuan utama negara sebagai tolok ukur keberhasilan inovasi daerah. Hal tersebut meliputi penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, pengurangan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gini rasio, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi. 

"Maka inovasi apa pun yang dilakukan daerah, ketika tujuh ini tidak ada mengalami perubahan, maka di situ gagal yang namanya inovasi," tegasnya.

Wali Kota Eri pun mendorong agar inovasi antar-daerah dapat disinergikan menjadi satu kesatuan. Ia optimistis satu data nasional akan memfasilitasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kinerja secara lebih efektif.

"Ketika satu data ini dijadikan satu, maka kita sebagai kepala daerah bisa melihat. (Misal) Stunting di Surabaya hari ini berapa? Stunting di Jakarta berapa? Stunting di Jawa Barat berapa? Karena real time semuanya," tuturnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri menegaskan inovasi sejati bukanlah tentang menjadi yang terbaik secara individu, melainkan tentang berkolaborasi demi kepentingan nasional. 

"Bagaimana kita ini satu NKRI bisa bergerak bersama antar daerah, antar kepala daerah, antar pemerintah sehingga itu menjadi yang terbaik bagi negara kita, bagi kota-kota kita," pungkasnya. (*)