TIMES SURABAYA, SURABAYA – Masih ada puluhan ribu anak di Jawa Timur yang belum pernah tersentuh imunisasi dasar. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi dan ketahanan kesehatan masyarakat di provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia itu.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih tingginya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau zero dose di Provinsi Jawa Timur.

Sri Untari mengatakan, saat ini tercatat sekitar 108 ribu anak di Jawa Timur belum pernah menerima imunisasi dasar, dan sekitar 80 ribu anak lainnya berisiko menjadi zero dose dalam waktu dekat.

Angka tersebut, menurutnya, sangat mengkhawatirkan bagi provinsi sebesar Jawa Timur yang memiliki populasi terbesar kedua di Indonesia.

“Saya prihatin. Jawa Timur ini provinsi besar dengan penduduk nomor dua terbesar di Indonesia. Tapi kita masih dihadapkan pada kenyataan bahwa ribuan anak belum tersentuh imunisasi dasar. Ini sangat berbahaya bagi masa depan mereka dan ketahanan kesehatan masyarakat kita,” ujar Sri Untari, Rabu (22/10/2025).

Untuk mempercepat penanganan anak-anak zero dose, penasehat Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim ini menggagas strategi holistik “menembus batas” yang mencakup tiga lapisan utama: geografis, struktural-data, dan sosial-kultural.

Ia menilai, persoalan imunisasi tidak hanya menyangkut logistik, tetapi juga sistem dan cara berpikir masyarakat.

“Saya menemukan langsung di lapangan bahwa tantangan kita bukan hanya soal medan, tapi juga mindset warga. Di kecamatan-kecamatan kepulauan seperti di Sumenep, atau di wilayah pegunungan, masih banyak yang menolak atau enggan imunisasi karena alasan tradisi, ketakutan, atau minimnya informasi,” katanya.

Sri Untari mendorong penyusunan peta mikro berbasis Posyandu dengan sistem database real-time yang terintegrasi lintas wilayah. 

Menurutnya, setiap Posyandu di Jawa Timur harus aktif, memiliki data valid, dan tenaga yang kompeten.

Desa atau kelurahan yang belum memiliki Posyandu harus difasilitasi pembentukannya agar tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan imunisasi.

“Kita butuh database yang terkoneksi antar posyandu se-Jatim. Posyandu harus imbang, dalam arti aktif, datanya valid, dan petugasnya kompeten. Bagi desa atau kelurahan yang belum punya posyandu, maka harus kita fasilitasi untuk didirikan. Kita tidak boleh membiarkan titik-titik gelap di peta imunisasi kita,” jelasnya.

Politisi asli Malang ini menekankan pentingnya intervensi anggaran berbasis data. Komisi E DPRD Jatim saat ini tengah mengevaluasi distribusi anggaran di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah dengan beban zero dose yang tinggi.

“Kami lihat anggaran kerja Dinsos, Dinkes, dan juga potensi dari NGO. Kita pastikan bahwa data digunakan untuk mengambil keputusan yang akurat. Bantuan anggaran dari provinsi akan kami arahkan ke wilayah yang memang paling membutuhkan, sehingga program benar-benar efektif dan tidak sia-sia,” paparnya.

Selain itu, Sri Untari menggagas pelibatan koperasi perempuan sebagai agen penjangkauan imunisasi di masyarakat.

Menurutnya, jaringan koperasi wanita dapat berperan penting dalam mempercepat edukasi dan mobilisasi warga.

“Melalui koperasi wanita, kita bentuk jaringan edukasi dan mobilisasi. Kita tidak bisa mengandalkan tenaga medis saja. Perempuan, ibu-ibu koperasi, adalah agen perubahan di komunitasnya. Mereka bisa membantu mempercepat edukasi dan penjangkauan,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan ini.

Sri Untari menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan DPRD kabupaten/kota untuk membangun ekosistem gotong royong dalam pelaksanaan imunisasi.

“Kita tidak bisa mengandalkan Dinas Kesehatan sendirian. Kesehatan anak itu berangkat dari keluarga, dari komunitas. Pemerintah daerah dan semua elemen harus menjadi bagian dari solusi. Kita bentuk sinergi. Kita gotong royong,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Untari menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar program jangka pendek, tetapi merupakan upaya menuju sistem imunisasi yang berkelanjutan di Jawa Timur.

“Yang kita bangun bukan hanya program tahunan, tapi budaya sadar imunisasi di masyarakat. Kita pastikan semua anak mendapatkan haknya untuk sehat sejak awal kehidupan,” katanya.

DPRD Jawa Timur, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung upaya percepatan imunisasi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Ia menyebut, DPRD akan terus mendorong agar kebijakan imunisasi dasar mendapat prioritas dalam pembahasan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Anak kita di bawah 1 tahun, baru lahir, mestinya sudah dapat imunisasi dasar hingga lengkap. Itu bekal hidup mereka. Kalau kita biarkan, kita gagal menyiapkan masa depan Indonesia,” jelasnya. (*)