TIMES SURABAYA, SURABAYA –  

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono dan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menandatangani nota kesepakatan antara Pemprov Jatim dan IPDN di Gedung Negara Grahadi, Jumat (14/2/2025).

Penandatanganan kesepakatan tersebut dalam rangka peningkatan pendidikan berbasis karakter dan disiplin. 

Nota kesepakatan tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Menengah di Provinsi Jawa Timur ini berdasarkan Nomor 100.3.7.1/32/NK/011.3/2025 dan Nomor 100.4.7.1/77/IPDN. 

Pj Gubernur Adhy mengatakan, bahwa nota kesepakatan ini merupakan tonggak penting bagi kemajuan pendidikan di Jawa Timur. 

Tindak lanjut dari nota kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.

“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah karena momentum bagi perkembangan kemajuan pendidikan berbasis karakter dan disiplin di Jatim,” ujar Adhy. 

Pj Gubernur Adhy saat menerima kunjungan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Gedung Negara Grahadi, Jumat (14/2/2025).(Dok.Humas Pemprov Jatim)

“Terbentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro adalah upaya menciptakan karakter siswa yang punya wawasan nasional, disiplin, cinta tanah air dan integritas,” imbuh Adhy.

Adhy menyebut, saat ini Jawa Timur sudah memiliki lima SMA Taruna unggulan yang sudah terbukti kualitas dan proses pembelajarannya, sehingga diminati banyak siswa. Namun, dari semua matra yakni angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian, matra IPDN belum ada.

“Memang betul matra IPDN belum ada, padahal IPDN ini ahli di bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Maka, ketika Bupati Bojonegoro mengusulkan, kami menyambut baik usulan tersebut,” kata Adhy. 
 
“Hadirnya SMA Taruna Pamong Praja di Bojonegoro ini menandai IPDN menyetujui untuk melakukan pembinaan terhadap jalannya proses pembelajaran, pelatihan dari SMA Taruna yang sebentar lagi akan memasuki masa pendaftaran,” imbuh dia. 

Lebih lanjut Adhy menjelaskan, SMA Taruna Pamong Praja ini nantinya memiliki konsep boarding school.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi berita baik kepada seluruh masyarakat Jatim dan Indonesia. Bahwa ada sekolah pionir pamong praja di Jatim. Pada akhirnya, Bojonegoro tidak hanya menghasilkan minyak tapi juga menghasilkan taruna pamong praja,” kata dia. 

Ia berharap, SMA Taruna Pamong Praja ini tidak hanya memperoleh siswa yang unggul dan berkarakter. Namun, juga bisa diterima di perguruan tinggi, sekolah kedinasan atau bahkan perguruan tinggi internasional.

“Kita juga konsentrasi ke kurikulum Pamong Praja. Baik tentang pembelajaran integritas, disiplin, dan inovasi lainnya agar bisa diimplementasikan dalam pengajaran dan pembinaannya,” terang dia.

“Khusus untuk seleksi harus bersifat obyektif, akuntabel dan memberikan keadilan. Kita juga utamakan putra-putri berprestasi di Jatim serta siswa-siswi dari kalangan kurang mampu,” pungkas Adhy. 

Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi atas gagasan untuk mendirikan SMA Taruna Pamong Praja. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal dan memberi bimbingan untuk praja di SMA Negeri 2 Taruna Pamong Praja Bojonegoro.

"Kami siap memberikan pengasuhan yang terintegrasi. Kita hidup di era yang dinamis dan tidak ada batas. Anak-anak muda banyak yang kehilangan jati diri dan integritas, sehingga di sini kami mengajarkan bidang keilmuan, bahasa, pengasuhan, dan tentunya cinta bangsa dan tanah air. Ini yang membedakan dengan sekolah biasa," katanya.

"Tugas kami mendidik, melatih, dan mengasuh. Kami menyiapkan siswa untuk tes masuk sekolah kedinasan. Kesuksesan mereka terbentuk dari kompetensi dan tentu tidak terlepas dari nasibnya. Namun, kami siap memberikan pengasuhan dan bimbingan praja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan," pungkas Hadi.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini juga dilakukan perjanjian kerja sama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dengan IPDN tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Melalui Penerapan Kurikulum Khusus Kepamongprajaan.(*)