CIANJUR – Pemerintah Kabupaten Cianjur (Pemkab Cianjur) telah memutuskan untuk menghapus pungutan biaya retribusi bagi pengunjung yang masuk ke area wisata Cibodas selama periode libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2025. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Ayi Reza Addairobi, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil diskusi dan kesepakatan bersama dengan Komisi II dan III DPRD Cianjur, Kepala Desa Cimacan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan kawasan tersebut.

Menurut pandangan Ayi Reza, pembebasan biaya masuk ini bukanlah kebijakan mendadak. Ia menjelaskan, "Kami pastikan sejak September 2025 sampai akhir tahun tidak ada tiket retribusi masuk kawasan Cibodas alias gratis." 

Lebih lanjut bahwa kebijakan ini memang telah diterapkan sejak bulan September 2025 dan akan berlaku hingga penghujung tahun sebagai upaya strategis untuk menarik kembali minat wisatawan. 

Pihak Disbudpar Cianjur menyadari bahwa biaya tiket masuk sebelumnya dianggap cukup memberatkan, dan kondisi ini secara langsung berkontribusi pada penurunan drastis angka kunjungan.

Baca juga

Komisi E DPRD Jatim Minta Disnaker Awasi Ketat Pembayaran THR 2026

Dampak dari anjloknya jumlah pengunjung terasa nyata, bahkan menyebabkan beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal terpaksa gulung tikar karena sepi pembeli. 

Oleh karena itu, Disbudpar berharap langkah menggratiskan tiket ini dapat kembali menghidupkan denyut nadi pariwisata Cibodas, yang sebelumnya sempat lesu akibat keluhan pengunjung yang harus membayar biaya berulang kali untuk mengakses berbagai titik wisata. 

Ayi Reza menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk rencana jangka panjang, pemerintah daerah sedang merancang skema pengelolaan yang lebih teratur. 

Disbudpar tengah membahas implementasi sistem satu pintu dan satu tiket masuk yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. Proyek ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). 

Baca juga

Komisi IX DPR Tegaskan Komitmen Pengawasan Program MBG di Surabaya

"Diharapkan sistem terpadu ini mampu mengurangi beban biaya wisatawan sekaligus menjamin keteraturan dalam pengelolaan kawasan wisata," tuturnya dengan nada penuh harap.

Dia menyatakan bahwa pihaknya juga telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari petugas Disbudpar, pelaku pariwisata, perwakilan UMKM, dan masyarakat setempat. Tim ini bertugas untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) selama masa libur panjang akhir tahun. 

Selain itu lanjutnya, mereka juga memberikan imbauan penting kepada wisatawan, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan mewaspadai titik rawan saat kondisi cuaca ekstrem. 

"Kami sangat optimistis, target kunjungan wisatawan ke Cianjur termasuk kawasan andalan Cibodas serta destinasi di wilayah utara dan selatan dapat mencapai 300 ribu orang selama liburan akhir tahun ini," imbuhnya. (*)