TIMES SURABAYA, SURABAYA – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD, mendapat penolakan keras dari Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Armuji.

Politisi yang akrab disapa Cak Ji ini menilai, langkah tersebut merupakan sebuah kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Sebagai pelaku sejarah yang duduk di kursi DPRD pada periode 1999-2004, Armuji membagikan pengalamannya saat kepala daerah masih dipilih oleh anggota dewan.

"Kalau Pilkada dipilih di DPRD, maka calon itu nggak perlu sosialisasi ke wilayah, daerah-daerah, ke kelurahan, ke RW, RT. Nggak perlu seperti itu. Cukup debatnya itu bisa di DPR atau tempat lain, bisa dua atau empat kali, setelah itu coblosan, selesai," ujarnya saat dikonfirmasi TIMES Indonesia, Rabu (7/1/2026). 

Sementara dalam Pilkada langsung, calon kepala daerah wajib turun ke bawah, mendengar keluhan warga di tingkat RT/RW, dan menyampaikan program secara langsung. Hal ini membangun ikatan tanggung jawab antara pemimpin dan rakyatnya.

"Dampaknya (kalau Pilkada dipilih DPRD), rakyat tidak merasa memiliki pemimpin tersebut, dan pemimpin pun merasa tanggung jawabnya hanya kepada dewan lewat LKPJ tahunan saja," jelas Cak Ji. 

Kontradiksi dengan Pileg dan Pilpres

Cak Ji juga melihat adanya ketidaksinkronan logika jika Pilkada ditarik kembali ke DPRD. Saat ini, anggota DPR/DPRD dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suara terbanyak.

"Sekarang ini kontradiktif. DPR dipilih rakyat langsung, masa kepala daerah mau dipilih di DPR? Kan lucu, ini kemunduran. Apapun alasannya, ini demokrasi yang mundur," cetusnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem pemilihan oleh DPRD identik dengan pola Orde Baru, di mana kepala daerah bisa dengan mudah diberhentikan oleh dewan. 

"Berbeda dengan sistem sekarang, di mana pemimpin yang dipilih rakyat hanya bisa diberhentikan oleh rakyat, atau karena alasan hukum yang jelas, seperti korupsi ataupun meninggal dunia," terang Armuji. 

Sementara itu, terkait money politics, Armuji dengan tegas menyampaikan bahwa hal tersebut masih tetap ada, bahkan lebih mudah meski Pilkada dilakukan lewat DPRD. 

"Kalau dipilih DPRD, money politics itu tetap terjadi. Malah lebih gampang dihitung karena yang milih cuma 50 orang (anggota DPRD)," tegasnya.

"Sistem pemilihan di DPRD justru sangat rentan terhadap politik transaksional karena jangkauan pemilih yang sangat terbatas dan tertutup," imbuh Armuji. 

DPC PDI Perjuangan Surabaya, kata Armuji, tetap teguh menginginkan kedaulatan ada di tangan masyarakat.

"Saya mengharapkan, dan PDIP Surabaya tetap pada posisi Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat langsung. Saya yakin masyarakat Surabaya juga akan setuju dengan hal ini karena mereka ingin bersentuhan langsung dengan pemimpinnya," pungkasnya. (*)