TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan dan Energi Terbarukan (Pusdi PPKET) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya atau Unesa menggelar Seminar Nasional bertema “SDGs Desa Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan”, Kamis (4/5/2023). 

Acara ini turut menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI). 

Total 2.341 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Peserta tersebar di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari para akademisi, perangkat desa, pegiat dan pendamping desa. Kegiatan digelar secara hybird dengan tatap muka di Gedung Rektorat unesa dan via Zoom Meeting dan live YouTube. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa-PDTT RI, Sugito, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto dan Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur. 

Sementara dari pihak Unesa, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Madlazim, Direktur LPPM Prof. Dr. M Turhan Yani dan Kepala Pusat Studi Pedesaan Dr. Mufarrihul Hazin.

Direktur LPPM Unesa menegaskan bahwa universitas sebagai insan akademisi memiliki peran penting dalam rangka membangun masyarakat, terutama yang ada di desa. 

“Unesa sebagai kampus PTNBH memiliki peranan strategis dalam membantu masyarakat untuk merumuskan dan membuat solusi untuk masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, khusunya PKM akan banyak menyasar masayarakat khususnya desa," ungkapnya. 

Senada, Dirjen PDP Kemendesa Sugito dalam paparannya menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan sejumlah transformasi.

Pemerintah juga memposisikan desa sebagai subyek utama pembangunan. Maka dari itu, desa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada lewat kebijakan yang disiapkan. 

"SDGs Desa memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan praktek pelaksanaannya di lapangan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan," ucap Sugito.

SDGs desa sendiri meliputi 18 poin. Lima di antaranya yaitu, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas dan keterlibatan perempuan desa.

Maka, kata Sugito, agar tujuan pembangunan desa sesuai program tersebut, diperlukan kebijakan dana desa, dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.

Mengenai kondisi desa di Jatim, Budi Sarwoto juga mengatakan bahwa mereka tengah fokus melakukan penguatan penataan administrasi, penguatan desa melalui kerja sama antar desa, percepatan tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kemandirian desa menjadi strategi yang ditempuh untuk mencapai kemajuan desa di seluruh Indonesia.

"Program kami yang ke arah penataan desa, peningkatan kerjasama, administrasi pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat akan mampu menuntun masyarakat desa untuk lebih aware terhadap kemajuan desanya," ucapnya.

Pemanfaatan Dana Desa Masih Kurang 

Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Ashari juga mengatakan, bahwa permasalahan yang masih tinggi terjadi di desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat desa memanfaatkan dana desa.

Padahal, lembaga desa sudah dibekali peraturan untuk mengatur dana desa. Namun seringkali tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah disusun

"Dengan adanya SDGs Desa, masyarakat akan lebih terarah dalam memajukan desa, mampu mengoptimalkan potensi desa yang ada semaksimal mungkin," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Dr. Mufarrihul Hazin mengucapkan terima kasih kepada peserta karena telah berpartisipasi aktif. Ia berharap dapat bersama-sama membangun desa. 

“Mendayakan desa, mendigdayakan Indonesia," pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan, Dan Energi Terbarukan merupakan lembaga yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya. 

Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan dan Energi Terbarukan (Pusdi PPKET) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya atau Unesa mengemban misi strategis untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengkritisi, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan serta program-program pengembangan pedesaan, kawasan, dan energi terbarukan.(*)