TIMES SURABAYA, SURABAYA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Kesra) menyampaikan Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna. Komisi E DPRD Jatim menyoroti anggaran sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang terpangkas signifikan akibat defisit fiskal daerah.

Total alokasi anggaran untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Komisi E yang membidangi enam Misi Nawa Bhakti Satya (Jatim Sejahtera, Kerja, Cerdas, Sehat, Harmoni, Lestari) semula sebesar Rp17,739 triliun. Namun, akibat kebijakan penurunan Transfer ke Daerah (TkD) sebesar Rp2,8 triliun dalam APBD 2026, alokasi untuk Mitra Komisi E ikut berkurang Rp933,488 miliar lebih, atau 5,26%.

Juru Bicara Komisi E, Rasiyo menyampaikan meskipun dihadapkan pada penurunan fiskal, ia menegaskan APBD harus tetap berorientasi pada kesejahteraan. 

"Komisi E memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kebijakan anggaran dalam APBD mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, Komisi E bersama OPD Mitra berupaya untuk memastikan target kinerja tetap mampu dicapai oleh semua Mitra OPD melalui kebijakan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026," ujar politisi Partai Demokrat.

Komisi E mendesak Pemprov Jatim untuk mengusahakan tambahan anggaran total sebesar Rp87,200 miliar bagi kebutuhan prioritas. Untuk menutupi kekurangan Rp63,200 miliar, Komisi E berharap Pemprov menggunakan sumber anggaran lain, seperti perkiraan SiLPA tahun 2025, potensi pelampauan PAD, atau anggaran Rp300 miliar yang sempat direncanakan untuk pinjaman ke Bank UMKM.

Dinas Sosial sebesar Rp50 Miliar untuk mendukung penguatan Sekolah Rakyat, Program Putri Jawara, dan KIP Jawara, Disnakertrans sebesar Rp18,5 Miliar untuk renovasi Gedung BLK Bendul Merisi (Rp13,5 miliar) yang berpotensi menghasilkan PAD, dan Pelatihan Kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) (Rp5 miliar) dann DP3AK sebesar Rp5 Miliar menangani 2.113 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Komisi E juga memberikan catatan agar Disnakertrans merancang materi pelatihan kerja berbasis digital untuk Gen Milineal dan Gen Z. Selain itu, RS milik Pemprov didesak membuat roadmap peningkatan kompetensi layanan kesehatan pasca-berlakunya KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).

Sebagai upaya efisiensi internal, Komisi E melakukan pemotongan anggaran internal sebesar Rp24 miliar dari beberapa Mitra Komisi E, termasuk dari KONI Jatim sebesar Rp5 miliar dan Yayasan Demasindo Jatim Rp16 miliar. Dana yang dipotong ini kemudian dialihkan ke kebutuhan prioritas lain yang lebih mendesak. (*)