TIMES SURABAYA, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendorong sosialisasi program Koperasi Merah Putih (KMP) secara lebih masif di tingkat desa. 

Hal ini dilakukan menyusul masih banyaknya persoalan teknis serta minimnya pemahaman di kalangan pelaksana, mulai dari kepala desa, pengurus BUMDes, hingga pengurus koperasi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Guntur Wahono, menyoroti lemahnya sinergi antar unsur pelaksana di desa yang menyebabkan implementasi program KMP belum berjalan optimal.

“Kami melihat masih ada persoalan terkait KMP ini. Belum ada sinkronisasi dan pemahaman yang sepadan antara kepala desa, direktur BUMDes, dan ketua koperasi. Setelah mendapat legalitas, mereka belum tahu langkah selanjutnya,” kata Guntur, Sabtu (19/7/2025).

Anggota Fraksi PDIP Jatim ini menilai, meski KMP memiliki semangat besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, pelaksanaannya di lapangan masih penuh tantangan.

Ia menyebut banyak kepala desa bingung dengan tanggung jawab program ini, terutama karena keterlibatan dana desa sebagai jaminan awal pengembangan koperasi.

“Di sisi lain, pengurus BUMDes merasa tersinggung karena perhatian pemerintah lebih condong ke KMP yang baru lahir. Padahal, BUMDes sudah lama hadir sebagai lembaga ekonomi desa. Ini menimbulkan kecanggungan di lapangan,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, DPD PDI Perjuangan Jatim telah mengerahkan kader-kader yang sebelumnya mendapat pelatihan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Partai untuk turun langsung mendampingi koperasi di desa.

“Pimpinan partai kami telah memerintahkan agar seluruh kader yang telah dilatih ikut mengawal jalannya program ini. Di setiap koperasi akan ada kader kami yang siap mengambil peran sebagai pendamping dan penggerak informasi. Ini bentuk tanggung jawab ideologis dan struktural partai,” tegas Guntur.

Ia menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana kolektif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Karena itu, ia mengingatkan agar program ini tidak dijalankan setengah hati.

“Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat. Jangan sampai tujuan mulia ini gagal hanya karena kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis,” tegasnya.

Guntur juga mendesak pemerintah pusat untuk lebih serius menyiapkan regulasi yang tidak tumpang tindih dan menyediakan peta jalan yang jelas bagi pelaksanaan program koperasi, khususnya di daerah. 

Menurutnya, keberhasilan KMP sangat bergantung pada sinergi dan kejelasan peran dari tingkat pusat hingga desa. 

“Jangan sampai program ini malah jadi masalah baru bagi desa gara gara sosialisasinya kurang baik,” ujar Politisi Dapil Tulungagung- Blitar ini. (*)