TIMES SURABAYA, JOMBANG – H. M. Zulfikar As'ad atau Gus Ufik ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlotul Ulama atau LK PBNU mendukung wacana Kementerian Kesehatan (Menkes) RI yang mengedepankan promotif dan preventif untuk kesehatan di Indonesia saat ini. 

Hal tersebut pernah diutarakan Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi G Sadikin mengungkapkan tentang kondisi dunia kesehatan di Indonesia. 

Ada beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya adalah terkait pentingnya mengedepankan upaya promotif dan preventif dengan mengingat mahalnya upaya kuratif. 

Bila hal itu tetap dibiarkan sebaimana saat ini, kedepan Pemerintah Indonesia pasti akan sangat kewalahan. "Mengingat usia harapan hidup makin tinggi dan jumlah manula semakin tinggi pula," kata Budi G Sadikin beberapa waktu lalu. 

Gus Ufik yang juga sebagai anggota Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sependapat dengan statemen mengedepankan promotif dan preventif. 

Menurutnya memang benar bahwa konsep mencegah lebih baik atau lebih murah dari pada mengobati. Hal itu sudah dibuktikan sebagaimana diterapkan di berbagai negara maju di dunia. Diantaranya dapat dilihat dari masyarakatnya yang sangat gemar berolahraga, lingkungan yang bersih, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik dll. 

"Meski tersedia sangat lengkap namun aksesnya betul-betul diatur sangat ketat. Hal ini yang sangat membedakan dengan masyarakat Indonesia saat ini," paparnya. 

Lebih lanjut, Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang menjelaskan bahwa sebenarnya saat ini sudah hampir terfasilitasi penuh oleh negara, apalagi setelah era Jaminan Kesehatan Nasional bahkan sebagian wilayah sudah menerapkan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta. 

"Saat ini, di negara kita Indonesia, penyakit apapun masyarakat kita dapat mengakses ke fasilitas kesehatan yang diinginkan, dengan cukup memiliki kartu BPJS baik yang mandiri maupun yang PBI & non PBI," terangnya. 

"Hal yang menjadikan saya sangat prihatin adalah semakin banyak beralih fungsinya Puskesmas yang semula sebagai garda terdepan dalam upaya promotif preventif, saat ini hampir semua malah beralih menjadi 'Rumah Sakit Kecil'," tegas Gus Ufik. 

Menurutnya, hal itu berarti merubah fungsi dasar dari Puskesmas. Kebijakan itu masih bisa dimaklumi apabila diperuntukkan untuk daerah-daerah terpencil atau yang memang belum memiliki Rumah Sakit. 

"Namun yang terjadi justru di kota-kota atau kabupaten yang disitu sudah banyak terdapat Rumah Sakit," ujarnya.

Pihaknya sangat berharap agar kebijakan Menkes RI harus mentransformasikan, atau setidaknya mengarahkan mindset dari paradigma sakit ke paradigma sehat. 

“Sehingga Indonesia bukan menjadi bangsa yang suka berobat, tetapi menjadi bangsa yang menjadikan sehat sebagai gaya hidup atau life style,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gus Ufik menjelaskan dalam Islam, perilaku hidup bersih dan sehat sebetulnya sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, demikian juga para ulama pendiri NU, dimana hal ini dapat dilihat dari Anggaran Dasar saat jamiyah ini didirikan tahun 1926 (sebelum NKRI ada). Salah satunya menyebutkan bahwa salah satu tugas NU adalah menjaga kesehatan jiwa dan raga bangsa Indonesia. 

“Artinya di sana sudah menyebutkan akan pentingnya kesehatan di samping pendidikan dan masalah sosial keagamaan untuk diperhatikan,” jelasnya. 

Oleh sebab itu, Gus Ufik berharap agar masalah kesehatan masyarakat betul-betul dapat menjadi perhatian yang lebih dari Pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. 

Hal mendesak yang juga harus dilakukan antara lain menggerakkan dan mengaktifkan kembali program Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu dan memfungsikan kembali Pusat Kesehatan Masyarakat yakni Puskesmas sebagai penanggung jawab program. Lantaran belakangan ini telah terjadi salah kaprah dimana Puskesmas. 

"Saatnya ngopi dan duduk bersama, Hal lain yang juga disampaikan Menkes adalah terjadinya disharmony hubungan dengan organisasi profesi dan stakeholder lain terkait pengaturan dan pemerataan keprofesian," paparnya.

Menurutnya, bahwa sudah seharusnya Kementerian Kesehatan sebagai representasi pemerintah memang harus hadir dalam kebijakan dan sekaligus menjadi solusi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah semua harus siap duduk bersama. 

"Bukan untuk ego masing-masing kita. Tetapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar yaitu kepentingan kesehatan bangsa Indonesia," ungkapnya.(*)