TIMES SURABAYA, SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute bersama The World Bank menggelar Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia. Acara berlangsung di JW Marriott Hotel Surabaya selama dua hari berturut-turut selama 31 Juli sampai 1 Agustus 2023.

Diskusi hari pertama ini menghadirkan narasumber Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dhewanthi. 

Kemudian Penasehat Menteri Bidang Carbon Trading Edo Mahendra, Direktur Pengawasan Transaksi Efek Otoritas Jasa Keuangan OJK Khoirul Muttaqin dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Mohammad Priharto Dwinugroho. Serta Financial Sector Specialist World Bank, Asih Kirana Wardani. 

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia bersama Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Giri Tribroto, Senin (31/7/2023). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia) 

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia pada kesempatan ini turut hadir dan mengapresiasi agenda diskusi OJK Institute dan World Bank. Ini merupakan seminar nasional pertama World Bank menuju peluncuran bursa karbon dengan pemilihan lokasi di Kota Surabaya. 

Indah mengapresiasi karena para pembicara maupun peserta telah menunjukkan semangat yang sama untuk mensukseskan program tersebut. 

"Tentu kami sebagai wakil Komisi XI DPR RI di Surabaya berharap bahwa seluruh stakeholders yang berkepentingan untuk suksesnya karbon Indonesia bisa bersama-sama mewujudkan dan semuanya aware bahwa ini adalah kerja bersama," kata Indah, Senin (31/7/2023). 

Peserta Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (31/7/2023).(FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesi

Maka dari itu, ia berharap sinergitas dan kolaborasi harus dibangun sehingga pelaku maupun pihak terkait merasa ikut terlibat untuk mensukseskan pasar karbon Indonesia. 

"Karena kalau dari awal sudah ada hal-hal yang membuat sulit, maka mereka tidak akan semangat untuk terlibat. Jadi, sangat penting kolaborasi semua pihak," tandasnya. 

Indah mengatakan, wawasan komprehensif terkait aksi program berkelanjutan menjadi penting untuk dipahami oleh industri khususnya dalam melakukan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

Untuk itu, diperlukan diskusi mendalam bersama narasumber ahli guna meningkatkan pemahaman dan menggali kebutuhan audiens terkait aksi pengurangan GRK dan bagaimana melakukan perdagangan emisi di Indonesia.

Diskusi ini juga dinilai dapat meningkatkan pemahaman dan awareness para peserta akan urgensi dan manfaat pengurangan emisi sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai peluang perdagangan karbon di Indonesia.

Menurut Indah, pasar karbon merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia sehingga banyak hal perlu dipelajari bersama. 

"Tadi yang hadir secara fisik bahkan menyampaikan pertanyaan cukup bagus dan kita tahu banyak pihak yang peduli dan paham terhadap cara kerja nanti seperti apa. Maka OJK dalam hal ini akan terus dikawal untuk RPOJK nya di bawah Pak Inarno selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon," sambung Indah. 

Ia menambahkan, potensi Indonesia sangat besar sehingga harus berperan dalam kebutuhan carbon offset dunia. Carbon offset atau tebus karbon adalah skema yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam proyek lingkungan di seluruh dunia guna menyeimbangkan jejak karbon mereka sendiri.

"Indonesia berperan besar dalam berkontribusi terhadap carbon offset dunia untuk mengurangi emisi sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Dan terpenting adalah sustainability," tuturnya. 

Indah Kurnia juga menilai peran OJK sangat penting sebagai lembaga pengawas keuangan. "Peran OJK sangat penting selain kementerian dan lembaga lain. Semua ini harus bersama-sama mewujudkan bergandengan dengan stakeholder," kata Indah Kurnia. 

Sebagai mitra kerja OJK, Komisi XI DPR RI siap berperan serta dalam mensukseskan peluang perdagangan karbon sebagaimana amanah Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur kerja dan fungsi komisi keuangan.

Senada, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Giri Tribroto mengungkapkan kesiapan OJK terhadap karbon Indonesia. Giri mengatakan, OJK sudah menerbitkan peraturan karbon melalui POJK melalui Kemenkumham. 

"Mungkin dalam waktu seminggu dua minggu itu sudah selesai dan bisa diterbitkan. Sekaligus diterbitkan juga SE OJK nya untuk selanjutnya nanti ditargetkan bulan September sudah bisa diluncurkan Bursa Karbon Indonesia," kata Giri. 

Ia turut mengapresiasi kerja bersama tersebut sehingga Pasar Karbon sudah siap diluncurkan. "Saya kira waktunya sudah tepat untuk dimulai, karena beberapa negara memang sudah mulai duluan. Jadi ini harus segera kita lakukan," ucap Giri.

Manfaat Carbon Trading 

Sementara Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanthi mengungkapkan, perdagangan karbon sendiri mengacu pada Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang diadopsi dalam 21st Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Desember 2015 silam. 

Perjanjian ini telah menandai babak baru dalam mitigasi perubahan iklim global. Negara-negara peserta berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mengurangi fenomena pemanasan global.

Sebagai salah satu negara peserta UNFCCC, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca dengan meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris. 

Komitmen Indonesia tersebut tertuang dalam beberapa langkah yaitu yang pertama menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C. 

Kemudian kedua, menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan upaya nasional (unconditional reduction) dan 41% dengan bantuan negara-negara internasional (conditional reduction), yang telah diperbarui pada Enhanced NDC tahun 2022 yaitu sebesar 31,89% unconditional reduction dan 43,20% dengan conditional reduction pada tahun 2030.

Selanjutnya ketiga, yaitu menyusun strategi jangka panjang Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR) sebagai pedoman pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2050.

Dalam melaksanakan komitmen dan mendukung target net zero emission, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

"Antara lain dengan kebijakan carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Perpres NEK)," katanya. 

Menurut Perpres NEK tersebut, kata Laksmi Dewanthi, penerapan Nilai Ekonomi Karbon harus dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, dan mekanisme lainnya. 

Melalui Perpres nomor 98 tahun 2021 ini juga diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK. 

Perpres NEK itu mengatur beberapa mekanisme perdagangan karbon. Yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui skema cap and trade, pengimbangan emisi melalui skema carbon off set, pembayaran berbasis kinerja (result based payment), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada.

Laksmi mengatakan, skema carbon pricing dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC untuk pengendalian perubahan iklim.

“Carbon pricing diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan," kata Laksmi. 

Perpres No 98 Tahun 2021 ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia.

Penasehat Menteri Bidang Carbon Trading Edo Mahendra turut mengatakan, pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui bursa karbon.

Untuk mencapai target pemerintah di atas, diperlukan peran aktif dari industri dan pelaku pasar khususnya dalam penerapan nilai ekonomi karbon termasuk dengan melaksanakan perdagangan unit karbon yang akan diluncurkan pada September 2023 mendatang. 

Kedua program yang akan diluncurkan tersebut adalah Pasar Perdagangan Emisi dengan lead sektor Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Pasar Pengimbangan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPEGRK) dengan lead sektor Kementerian LHK. 

"Targetnya September kita akan launching dua-duanya," ujar Edo. 

Saat ini Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang bursa karbon sudah sampai di meja Komisi XI DPR RI dan akan dirilis September 2023 sehingga bursa karbon bisa ‘go live’ akhir tahun ini.

"Akan ada dua-duanya September itu. Nanti OJK yang akan RPOJK kan juga sudah dikonsultasikan ke DPR. Dan Komisi XI dan udah oke tinggal dikit lagi nih kita on track untuk itu," tambah Edo.

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute bersama The World Bank menggelar Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia. Acara berlangsung di JW Marriott Hotel Surabaya selama dua hari berturut-turut selama 31 Juli sampai 1 Agustus 2023 dan turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia. (*)