TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, memberikan sejumlah catatan penting terkait masa depan pembangunan Kota Pahlawan di momen Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732.

Awi, sapaannya, menekankan perlunya perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur dasar dan pembenahan kawasan permukiman yang tidak layak huni.

“HJKS bukan hanya seremoni tahunan, tapi momen refleksi dan dorongan untuk mempercepat pembangunan yang merata hingga ke tingkat kampung,” ungkapnya dikutip, Sabtu (31/5/2025).

Seiring kemajuan Surabaya, lanjutnya, tantangan kota pun semakin kompleks. Awi mencatat banyak warga di permukiman padat masih menghadapi berbagai kendala.

Misalnya saja jalan paving rusak, saluran air tersumbat, minimnya penerangan jalan, dan keterbatasan fasilitas umum.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempercepat program pembangunan berbasis kebutuhan warga.

“Perbaikan sarana prasarana, pembenahan permukiman tidak layak huni, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, kesehatan, dan pendidikan harus menjadi prioritas,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, peringatan HJKS ke-732 harus menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan. Ia mengatakan, DPRD Surabaya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan strategis demi kemajuan kota.

“DPRD telah melakukan evaluasi dan memberikan masukan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, hingga pembangunan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Awi juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama pengendalian banjir dan penguraian kemacetan di sejumlah titik.

“Mengurai kemacetan dan mengatasi banjir harus menjadi proyek prioritas agar Surabaya semakin nyaman bagi warganya,” kata Awi.

Dirinya juga mengapresiasi perhatian Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Bahkan saat ini, Komisi C DPRD Surabaya sedang membahas rencana peraturan daerah (Raperda) terkait hal tersebut.

“DPRD mendukung langkah wali kota dengan memayungi kebijakan itu dalam bentuk regulasi yang kini tengah dibahas,” pungkasnya. (*)