TIMES SURABAYA, SURABAYA –  Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menyebut, keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak memberikan izin operasional bus Trans Jatim Koridor VII masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) sudah tepat, meski menuai polemik. 

Sebab, pengembangan transportasi umum di Surabaya harus terintegrasi dengan semua transportasi yang ada, tanpa menimbulkan dampak terhadap moda transportasi yang sudah berjalan.

Menurutnya, bus antarkota seperti Trans Jatim sebaiknya berhenti di batas kota, seperti Karangpilang, untuk selanjutnya disambut oleh layanan feeder dari Dishub Surabaya.

“Artinya, sebenarnya sudah ada solusi. Jangan seolah-olah Surabaya menolak, padahal sudah diberi skema lanjutan. Apalagi, saat ini integrasi antara Trans Jatim dan moda transportasi lokal di Surabaya sudah berjalan melalui halte-halte yang saling terhubung,” jelas Eri Irawan, dikutip Selasa (22/7/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan rute layanan. Sebab menurut Eri, Dishub Jawa Timur dan Dishub Surabaya sama-sama menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya. 

Eri mengatakan Rute Trans Jatim Koridor VII yang dipermasalahkan memakan waktu tempuh lebih dari 3 jam. Selain terlalu lama, pola bangkitan penumpangnya juga dinilai belum optimal.

“Kalau hitungan bangkitannya rendah dan waktu tempuhnya lama, tentu pembiayaannya tidak efisien. Itu yang saya dengar jadi pertimbangan utama kenapa rute dialihkan ke Lamongan. Jadi jangan Surabaya dijadikan kambing hitam,” ujarnya.

Selain itu, Eri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem transportasi umum yang efektif. Dia mengajak semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengedepankan komunikasi dan kolaborasi demi menciptakan layanan yang tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya, ke depan perlu dilakukan mitigasi bersama antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya dalam membuka rute baru maupun merancang skema integrasi antarmoda agar pelayanan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jangan simplifikasi masalah dengan menyebarkan narasi bahwa rute ini batal karena tidak bisa masuk TIJ. Komunikasi yang solid dan integrasi kebijakan jadi kunci keberhasilan sistem transportasi,” kata Eri. (*)