TIMES SURABAYA, SURABAYA – Pemanfaatan dana transfer ke daerah (TKD) sering dinilai kurang optimal. Ada beberapa kendala yang kerap terjadi di lapangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sigit Panoentoen pun menggelar workshop untuk menyinergikan pemanfaatan dana tersebut, Kamis (24/10/2024).

Workshop yang mengangkat tema Optimalisasi Pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Menunjang Fiskal Keuangan Jawa Timur itu, diikuti oleh perwakilan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Mereka menerima pemaparan materi dari BPKAD Jawa Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indoesia. 

Sigit menjelaskan, TKD merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah. Ada enam item terangkum pada program tersebut.

Yakni dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dana otonomi khusus, dan dana desa. ‘

’Program ini merupakan wujud hubungan baik dan harmonisasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan,’’ katanya. 

Sejatinya, program ini membawa manfaat besar bagi pemerintah daerah. Hanya, ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Di antaranya, pembangunan skala prioritas pemerintah daerah yang sering tidak selaras dengan pemerintah pusat.

Lalu, keterbatasasn aparatur negara dalam mengelola TKD agar lebih optimal dan manfaat.

’Forum ini akan mengajak semua memahami bagaimana cara mengelola dana tersebut sehingga bermanfaat, tepat, transparan, dan akuntabel,’’ imbuh dia. 

Program TKD memang bukan kebijakan baru. Pemerintah pusat berharap program ini dapat menghapus kesenjangan antara daerah.

Kemudian, pembangunan secara berkelanjuta di pemerintah daerah bisa terlaksana. Semua harapan itu bisa terwujud selama pola pengelolaannya tepat. 

Kepala UPT PPK BPKAD Jawa Timur Marta Mukti Widodo mengatakan tantangan pemanfaatan TKD di lapangan harus bisa dihadapi dengan baik. Karena itu, perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Selain itu, aparatur pemerintah daerah paham tata cara dan strategi pengelolaan TKD itu dengan baik.

‘’Harapannya, SKPD di daerah bisa efektif dalam memanfaatkan dana yang diterima,’’ ungkapnya. (*)