TIMES SURABAYA, JOMBANG – Dapat amanah para Kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Ketua Baznas Kabupaten Jombang Didin Ahmad Sholahuddin atau Gus Didin siapkan diri maju di Pilkada Jombang 2024.

Hal itu terungkap setelah awak media mengkonfirmasi hal tersebut usai agenda diskusi Kembalikan DNA Jombang yang digelar di Rumah Peradaban MEP Jombang, Perumahan Jombang Citra Raya F2 no, 5 Jombang, Kamis (25/4/2024).

Gus Didin mengatakan bahwa itu permintaan para Kiai NU. "Ini permintaan dari para kiai NU yang minta saya disaranin untuk maju di Pilkada Jombang. Tentunya pasti para kiai punya pertimbangan dari pengalaman saya di Baznas maupun aktif di NU. Namun, beliau para kiai ini butuh rekomendasi dari partai politik," katanya kepada TIMES Indonesia. 

Lebih lanjut, saat ini posisinya adalah dilamar sehingga ia menyerahkan sepenuhnya apapun keputusannya nanti. 

 "Jadi saya ini bukan dalam posisi melamar, tapi dilamar. Tentunya ini masih berkembang, komunikasi dengan partai politik juga masih berjalan. Siapapun nanti calon yang dicalonkan, asal dari NU pastinya siap mendukung," ucapnya. 

Gus Didin menjelaskan, bahwa jika diizinkan ia nanti akan maju di Pilkada Jombang 2024 melalui jalur partai bukan independen. Meskipun begitu, ia sendiri belum mau mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan partai mana saja.

"Kalau itu saya no comment saja yah," ungkapnya. 

Nantinya jika memang benar maju, visi misi yang akan ia bawa nantinya perihal penghimpunan zakat.

"Di Jombang itu potensi zakatnya 300 miliar dan ini belum terhimpun secara signifikan. Dalam satu tahun kita hanya dapat 20 miliar saja. Sehingga jika ini bisa terhimpun secara maksimal itu bisa instrumen pelengkap PAD yang angkanya tidak bisa sampai di angka miliaran," jelasnya. 

Nantinya jika dana zakat terhimpun itu bisa membuat program penanganan kemiskinan, stunting dan seluruh masalah di masyarakat bisa teratasi.

"Dan untuk ini kita juga sudah mulai jalan di beberapa kecamatan, desa. Sudah mulai terbuka. Artinya jika ini bisa berjalan dengan kekuatan birokrasi, pimpinan daerah bisa lebih cepat. Jadi kalau ditanya kepentingan, ya itu kepentingannya," ungkapnya..

Mengharapkan anggaran pada APBD maupun PAD saja akan sulit. Hal lain juga harus terkoordinasi dengan baik seperti komunikasi dan menggerakkan organisasi masyarakat di Jombang.

"Jika hanya berharap pada APBD, PAD akan sangat sulit. Kita punya kekuatan yang heterogen banyak ormas. Kekuatan itu yang belum bisa terkonsolidasi dengan baik selama ini. Jika ingin menjadi pemimpin, seluruh kekuatan itu harus terkonsolidasi. Boleh mereka diberikan bantuan tapi yang lebih penting mereka digerakkan untuk bekerja," pungkasnya. (*)