TIMES SURABAYA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kesiapan partainya untuk bertindak sebagai kekuatan oposisi di luar wilayah pemerintahan dan parlemen, menjalankan peran check and balance.

Hasto mencermati bahwa pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sentralisasi kekuasaan dapat menimbulkan potensi untuk melakukan manipulasi. Oleh karena itu, perlu adanya check and balance terhadap kekuasaan dan kritik terkait kebijakan dan implementasinya.

Selain itu, ia mengatakan akan berada di luar lingkup pemerintahan merupakan sebuah tanggung jawab patriotik yang pernah diemban oleh PDI Perjuangan setelah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” katanya dari keterangan pers yang diterima TIMES Indonesia, Kamis (15/2/2024).

Maka dari itu, partai yang berlogo banteng itu akan berupaya melalui upaya politik partainya, selain melibatkan diri di luar pemerintahan atau di DPR.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ucapnya.

Selain itu, PDI Perjuangan akan ikut berperan bersama dengan gerakan masyarakat sipil yang mendukung demokrasi, yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan pada Pemilu 2009.

Sebagai informasi, dari hasil quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei, diperlihatkan bahwa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon nomor 2, mendapatkan suara lebih banyak daripada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (*)