TIMES SURABAYA, SURABAYA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berhasil melakukan 6.187 tindakan penindakan terhadap berbagai komoditas, termasuk garmen, tekstil, mesin, barang elektronik, rokok, dan miras. Tindakan tersebut dilakukan dalam periode 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, yang dimulai pada Oktober 2024 hingga Januari 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa nilai total barang yang terlibat dalam tindakan tersebut mencapai Rp4,06 triliun. "Nilai dari barang dan jasa dari tindakan ini adalah Rp4,06 triliun dan potensi kerugian negara yang bisa dicegah Rp820 miliar,” kata Menkeu dalam konferensi pers ekspos hasil penindakan impor dan ekspor yang diselenggarakan di Surabaya pada Rabu (5/2/2025).

Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 6.187 kasus yang ditindak, sebanyak 2.657 kasus telah ditetapkan sebagai barang dikuasai negara (BDN) atau barang milik negara (BMN). Sementara itu, 569 kasus telah dilimpahkan ke instansi terkait, 120 kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remidium, dan 2.841 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Penindakan ini banyak dilakukan di berbagai lokasi strategis. Sebanyak 49 persen dari total penindakan terjadi di pelabuhan, 15 persen di pelabuhan udara, 10 persen di pesisir, dan sisanya di jalan raya serta kawasan berikat.

Komoditas yang paling sering diamankan meliputi rokok, miras, tekstil dan produk tekstil, elektronik, dan kosmetik untuk penindakan impor. Sementara untuk penindakan ekspor, komoditas yang diamankan termasuk baby lobster, pasir timah, dan rotan.

Untuk memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai, DJBC terus mengembangkan strategi berbasis teknologi yang adaptif dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sri Mulyani mengungkapkan empat langkah strategis yang diambil oleh DJBC, yakni: penguatan pelayanan dan pengawasan, penguatan operasi, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta penguatan penggunaan pemindai kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama.

Men keu menyontohkan, dalam pemindai kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah ini telah meningkatkan efisiensi customs clearance dari 0,55 jam menjadi 0,49 jam, serta memastikan transparansi 100 persen isi kontainer,” tambahnya.

Dengan upaya tersebut, Kementerian Keuangan bertujuan untuk menanggulangi peredaran barang ilegal, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berdaya saing. Komitmen ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mendukung perekonomian yang berkelanjutan dan adil.

Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan, bersama seluruh aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait, akan terus memperkuat kolaborasi untuk memberantas penyelundupan, mencegah persaingan tidak sehat, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pihaknya akan bekerja keras untuk menciptakan perdagangan yang sehat, melindungi industri, dan memastikan daya saing ekonomi Indonesia tetap terjaga, (*)