TIMES SURABAYA, SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengumumkan pengunduran diri dua anggotanya di DPRD Jatim menyusul penetapan satu kader sebagai tersangka suap dan satu kader lainnya terdampak isu pengguna narkoba. Kedua pengunduran diri telah diajukan secara resmi ke tingkat pusat partai.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri dari kedua kader dan sudah meneruskan ke DPP PDIP untuk keputusan lebih lanjut," ujar Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi 'Kanang' Sulistyono, mengonfirmasi pengunduran diri kedua kader tersebut di Kantor DPD PDIP Jatim, Senin (6/10/2025).

Kasus Pertama: Hasanuddin, Tersangka Suap

Hasanuddin mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibay Pokmas DPRD Jatim 2021-2022. Kanang menyebut pengunduran diri dilakukan secara sportif sebelum pelantikan anggota legislatif.

"Pada saat itu juga, Hasan mengundurkan diri. Proses pengunduran diri di internal," kata Kanang, seraya menambahkan bahwa Hasanuddin tetap mengajukan asas praduga tak bersalah.

Kasus Kedua: Agus Black Hoe, Terdampak Isu Narkoba

Sementara itu, Agus Black Hoe mengundurkan diri menyusul beredarnya isu kuat sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Kanang mengungkapkan Agus sempat datang ke kantor DPD pada Minggu (5/10/2025) malam untuk menyampaikan pengunduran dirinya.

Press conference pengunduran diri dua kader PDIP Jatim sebagai anggota legislatif DPRD Jatim, Senin (6/10/2025).(Foto : Lely Yuana/TIMES Indonesia)

"Kedatangannya sekaligus mengajukan pengunduran diri secara resmi. Dia mengaku isu itu telah mengganggu kehidupan pribadi dan keluarganya," jelas Kanang.

Ia menambahkan, partai sebelumnya tidak berani memberikan pernyataan karena belum memiliki bukti otentik. "Kami menerima keluhannya bahwa dia merasa tidak nyaman, baik dalam masyarakat maupun keluarga," ucap Budi.

PAW dan Tes Urine

Kanang menegaskan, sementara menunggu keputusan resmi dari DPP PDIP, keduanya masih tercatat sebagai anggota partai. Partai kini mempersiapkan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi.

"Partai inginnya lebih baik, tidak sedang mencari terdakwa. Bagaimana kita menyelamatkan partai ini," katanya.

Sebagai langkah pencegahan, PDIP Jatim berencana melakukan tes urine bagi seluruh pengurus partai. Langkah ini diambil untuk menjaga integritas dan nama baik partai di mata publik. (*)