TIMES SURABAYA, SURABAYA – Idealnya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang telah berdiri lebih dari satu dekade seharusnya mampu menjadi motor penggerak industrialisasi nasional, terutama di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, mereka diharapkan berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan menekan biaya pendidikan.

Privilegi yang dimiliki kampus semacam ini seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk merekrut dosen dan tenaga kependidikan secara mandiri tanpa birokrasi yang rumit, tetapi juga untuk memproduksi barang jadi, serta menjual atau mendistribusikannya baik di pasar domestik maupun mancanegara. Namun, kenyataan menunjukkan hal itu belum terjadi secara menyeluruh. Pertanyaannya: apa yang perlu diperhatikan agar perguruan tinggi benar-benar bisa mandiri?

Beberapa program pemerintah yang mendorong perguruan tinggi menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan hilirisasi teknologi sebenarnya sudah berada di jalur yang tepat. Terlebih, pada pertengahan tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Hilirisasi Riset 2025 yang mendorong riset yang berdampak dan inovatif.

Pemerintah juga telah mulai berpikir tentang bagaimana riset dapat menghasilkan produk komersial, yang memerlukan kolaborasi dengan BUMN, BUMD, serta industri skala menengah hingga besar. Meski demikian, ada sejumlah faktor yang perlu dicermati lebih jauh.

Pertama, paradigma kampus belum sepenuhnya diarahkan sebagai pusat industri.
Selama ini, kampus masih diposisikan sebagai pelengkap industri, bukan pelaku utama. Hal ini melemahkan semangat kewirausahaan institusi, sehingga kampus gagal menunjukkan konsistensi dan bukti nyata dalam menjawab tantangan zaman.

Integrasi multidisiplin dalam pengembangan teaching industry yang telah dirintis hampir satu dekade lalu terkesan berhenti di tahap evaluasi dan belum mencapai tahapan ideal seperti Teaching Company Scheme (TCS) di Inggris atau teaching factory di Eropa. Bahkan, diskusi publik atau seminar yang membahas tema ini masih jarang diselenggarakan secara konsisten di lingkungan kampus.

Kedua, pembagian beban kerja dosen belum diarahkan ke arah hilirisasi.
Kegiatan hilirisasi masih jarang diakui sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat secara formal. Akibatnya, dosen yang berpotensi mengembangkan bidang ini tidak memperoleh dukungan penuh dan tidak dievaluasi secara sistematis oleh pimpinan kampus maupun kementerian. Beberapa platform resmi seperti SISTER dan BIMA pun belum memberi ruang bagi aktivitas ini sebagai bagian dari kinerja dosen. Tak heran bila sebagian dosen akhirnya memilih membangun bisnis di luar kampus karena merasa lebih bebas.

Ketiga, sumber daya manusia kampus belum siap menjadi agen industrialisasi.
Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan belum menjadikan kemampuan kewirausahaan atau pengembangan industri sebagai salah satu prioritas. Saat ini kampus memang sedang berlomba-lomba memperbaiki peringkat internasional, namun seringkali melupakan strategi jangka panjang dalam membangun kekuatan ekonomi institusi.

Bahkan, sebagian dosen dan karyawan belum membayangkan bagaimana universitas seperti Uppsala University dapat menjadikan jaringan bisnis kampus sebagai sumber utama pendanaan berbasis teori dan praktik yang terintegrasi (Johanson & Vahlne, 2009).

Optimisme
Perguruan tinggi berbadan hukum yang telah lama beroperasi semestinya mulai mengevaluasi dan menggerakkan langkah nyata menuju industrialisasi kampus, sekaligus menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran terdidik.

Ketimbang sekadar menargetkan pasar domestik, perguruan tinggi bisa memanfaatkan sumber daya dan jejaring alumninya di luar negeri untuk menembus pasar global. Tidak ada alasan untuk ragu mengembangkan bisnis berbasis kampus, termasuk dengan merekrut SDM yang kompeten untuk mendukung visi tersebut.

Memang benar bahwa beban dosen dan karyawan semakin tinggi karena mengikuti ritme persaingan global. Belum lagi tantangan khusus yang dihadapi dosen dan mahasiswa di bidang sosial-humaniora untuk berkontribusi dalam program hilirisasi. Oleh karena itu, perekrutan dosen dan karyawan baru dengan latar belakang praktik bisnis, serta pelibatan alumni yang mumpuni, harus diperhatikan secara serius.

Tak kalah penting, strategi kebudayaan yang berkelanjutan juga dibutuhkan. Semangat babat alas dan ketangguhan dalam menghadapi risiko bisnis perlu dikedepankan. Alih-alih membangun bisnis secara individual, lebih baik membangun bersama di dalam ekosistem kampus dengan semangat kebersamaan dan rasa memiliki.

Program magang mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi minat dan kemampuan praktis, tidak hanya berhenti pada pelatihan kewirausahaan yang bersifat teoretis. Aktivitas tersebut sebaiknya juga diakui sebagai bentuk prestasi dan kontribusi nyata dalam evaluasi institusi.

Ke depan, kampus juga perlu siap menghadapi dinamika baru, termasuk potensi perubahan relasi kerja antara tenaga pendidik dan institusi dalam konteks bisnis kampus. Bahkan, potensi munculnya demonstrasi atau gesekan sosial terkait hal ini bisa saja muncul. Pertanyaannya sekarang: sudah siapkah kita? (*)

***

*) Oleh : Arya Wanda Wirayuda, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Koordinator Pengembangan Bisnis Unair 2017-2020

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.