Surabaya – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan pelaksanaan 10 program direktif Presiden melalui rangkaian evaluasi regional. Langkah ini dilakukan guna memastikan program prioritas kepala negara berjalan efektif di tingkat daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo menjelaskan, Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk menghimpun masukan strategis serta mengidentifikasi persoalan di lapangan.

"Mudah-mudahan sampai dengan batch kelima nanti, kita sudah menghimpun berbagai masukan dari daerah untuk dikaji bersama para akademisi guna menemukan formula terbaik," ujar Yusharto di Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Jatim Jadi Best Practice Pertumbuhan Ekonomi

Dalam forum tersebut, BSKDN memberikan apresiasi khusus terhadap capaian makroekonomi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jatim yang menyentuh angka 5,8 persen dinilai melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,4 persen.

Melalui forum evaluasi ini, Yusharto berharap terjadi transfer pengetahuan antardaerah untuk mendorong kemajuan bersama tanpa adanya hambatan psikologis.

"Antardaerah akan belajar sesama peers. Tidak ada hambatan psikologis untuk belajar dari satu daerah ke daerah lain. Ini salah satu tujuan utama kegiatan ini," tambahnya.

Evaluasi Fleksibilitas Program Sektor Riil

Menanggapi program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap disorot, Yusharto menegaskan bahwa aspek operasional dan parameter penerima manfaat kini sedang dihitung ulang secara objektif di tingkat nasional. Kemendagri menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi agar implementasi program tidak diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia.

"Tidak seluruhnya dapur program itu harus diatur seragam, misalnya harus 3.000 penerima manfaat. Ada beberapa tempat yang karena kondisinya tidak perlu sampai angka tersebut. Pembiayaan dan indeksnya akan disesuaikan secara proporsional," jelas Yusharto.

Seluruh data problematika lapangan, termasuk evaluasi program Koperasi Merah Putih, akan dihimpun secara komprehensif bersama Komisi II DPR RI. Langkah ini diambil untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan legislatif dengan eksekutif.

Tantangan Program Direktif Presiden di Jawa Timur

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono menilai forum ini sangat penting bagi para kepala daerah (bupati/wali kota) untuk menyuarakan kendala riil di lapangan.

Adhy memaparkan sejumlah tantangan pelaksanaan program direktif presiden di wilayah Jawa Timur, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terkendala lambatnya pergerakan akibat persoalan pemenuhan kebutuhan lahan.

"Begitupun Makan Bergizi Gratis (MBG), sedang diupayakan formulasi yang proporsional dan pelaksanaan yang sesuai standar mutu," ungkap Adhy.

Selain itu, Jatim berkomitmen mempertahankan swasembada pangan. Namun, di sisi lain, provinsi ini harus berhadapan dengan tuntutan kebutuhan tanah untuk investasi dan infrastruktur.

Menyoroti Aspek Psikologis Sekolah Rakyat

Selain sektor ekonomi dan pangan, Sekdaprov Jatim juga memberikan catatan kritis mengenai program Sekolah Rakyat. Ia meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan dampak sosial-psikologis di lapangan.

"Mungkin dari pusat tidak dipikirkan persoalan sosial di dalamnya. Ketika masyarakat kurang mampu berkumpul dengan berbagai latar belakang, persoalan psikologinya sangat kompleks dan itu harus ditangani," urai Adhy.

Melalui kajian objektif bersama para pakar yang difasilitasi Kemendagri, Pemprov Jatim berharap peningkatan kapasitas manusia melalui program pendidikan ke depan dapat berjalan lebih inklusif bagi masyarakat miskin.

"Prinsipnya kami di daerah sangat mendukung program direktif Presiden karena tujuannya sangat bagus, namun perbaikan di tataran eksekusi tetap diperlukan," pungkas Adhy. (*)