Surabaya – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh aliansi mahasiswa Cipayung Plus Surabaya di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026), berlangsung panas. Massa aksi meluapkan kekecewaannya terhadap kondisi ekonomi nasional dengan melakukan aksi bakar ban bekas di tengah jalan, hingga membuat asap hitam pekat membumbung tinggi di depan gerbang parlemen Jalan Yos Sudarso tersebut.

Meski situasi sempat memanas, kesigapan aparat kepolisian dan petugas keamanan di lokasi membuat jalannya demonstrasi tetap kondusif dan terkendali.

Koordinator Aksi, Arsyad Habibilah, menegaskan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan hari ini menjadi potret ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai memberatkan rakyat kecil.

"Demokrasi itu seharusnya melibatkan rakyat dalam perumusan segala bentuk kebijakan. Namun hari ini, dari Jakarta hingga Surabaya, kami melihat tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat," ujar Arsyad dalam orasinya, Senin (15/6/2026).

Mahasiswa menilai, saat ini daya beli masyarakat kian merosot di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, kebijakan yang digulirkan dinilai belum berpihak pada kaum pekerja.

"Jangan sampai pejabat menikmati fasilitas negara, sementara rakyat kecil justru semakin susah," kritik Arsyad.

Baca juga

Jatim Jadi Jangkar Kedaulatan Pangan, Danantara Investasi Masif Rp16,7 Triliun di Sektor Unggas

Dalam aksi kali ini, Cipayung Plus Surabaya membawa sejumlah tuntutan krusial. Di antaranya adalah evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kebijakan yang tidak pro-rakyat, hingga desakan perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Respons DPRD Kota Surabaya

Ketegangan sempat meningkat saat massa mendesak masuk dan meminta pimpinan legislatif menemui mereka. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifa'i, bersama jajaran Komisi A langsung turun menemui massa untuk berdialog.

Kepada mahasiswa, Bahtiyar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan yang dibawa merupakan domain kebijakan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI.

"Terkait isu energi, BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga. Sementara fluktuasi harga pada Pertamax, Dex, dan Dexlite murni mengikuti mekanisme pasar internasional," terangnya.

Mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), parlemen Surabaya mengakui memang masih ada celah kekurangan dalam implementasi awalnya. Namun, perbaikan tata kelola terus digenjot oleh pemerintah pusat.

Baca juga

Demo Mahasiswa di DPRD Surabaya Soroti Kondisi Ekonomi Nasional hingga Program MBG

"Kami di DPRD Surabaya akan terus mengawal program-program pemerintah. Jika ditemukan penyelewengan, kami siap membersamai teman-teman mahasiswa untuk melakukan perbaikan demi kepentingan rakyat Indonesia," tambah Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona.

Apresiasi terhadap aksi mahasiswa juga datang dari Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno. Ia memandang aksi kritis mahasiswa ini sebagai bagian penting dari kontrol sosial dalam iklim demokrasi.

"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman mahasiswa. DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang," pungkasnya. (*)