Setwan Jatim Pastikan Gerbang DPRD Tetap Terbuka Terima Aspirasi di Hari WFH Jumat
Sekretariat DPRD Jatim memastikan pelayanan publik dan penerimaan aspirasi masyarakat di Gedung Indrapura tetap berjalan normal meskipun ada kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat per 1 Juni 2026.
Surabaya – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (Setwan Jatim) memastikan fungsi parlemen dalam mengawal suara masyarakat tidak akan mengendur, menyusul berlakunya skema baru Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat. Kebijakan ini resmi berlaku efektif per 1 Juni 2026 berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 800/1878/204/2026.
Meski sebagian aparatur sipil negara (ASN) mulai mengalihkan basis kerjanya ke rumah (hybrid), gerbang Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, dipastikan tetap siaga menerima kedatangan elemen masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim, M. Ali Kuncoro, menegaskan bahwa penyesuaian sistem kerja digital ini tidak boleh mengorbankan hak-hak publik untuk bersuara.
"Untuk penyampaian aspirasi, kita tidak akan pernah melakukan pembatasan. Jadi, Sekretariat atau Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini adalah rumah besar, rumah rakyat," ujar Ali Kuncoro, Jumat (5/6/2026).
Ia menambahkan, Setwan Jatim akan selalu menyambut warga yang datang ke Jalan Indrapura dengan tangan terbuka, baik dalam format audiensi tertutup maupun penyampaian aspirasi terbuka di lapangan. "Akan kita terima layaknya tamu yang sedang berkunjung," imbuhnya.
Alasan Penghematan Energi dan Dampak Global
Pergeseran hari WFH dari yang semula pertengahan pekan ke hari Jumat merupakan respons pemerintah daerah dalam mematuhi kebijakan nasional. Langkah ini diambil guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama untuk meredam dampak lonjakan harga minyak dunia yang volatil dengan menekan mobilitas operasional dan menghemat konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.
Agar pelayanan publik tidak terhambat selama skema WFH bergulir, Setwan Jatim telah mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang ketat bagi seluruh pegawai. Melalui pemantauan kinerja berbasis daring, produktivitas kerja dipastikan tetap berada di level maksimal.
Dengan demikian, urusan administrasi kedewanan dan penerimaan delegasi masyarakat di lapangan dipastikan bisa berjalan beriringan tanpa kendala teknis. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
Berita ini juga tayang di portal nasional
Baca versi lengkapnya di jaringan nasional kami.
