TIMES SURABAYA, SURABAYA – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Timur menyuarakan keprihatinan mendalam atas angka kemiskinan yang masih tinggi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di Jatim. 

Farid Kurniawan Aditama, Juru Bicara Fraksi Gerindra mendesak agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2025-2029 menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

"Kami prihatin bahwa hingga tahun 2024, masih ada hampir 4 juta penduduk Jawa Timur hidup dalam kemiskinan, terutama di Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi," ungkapnya Farid.

Data ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa pembangunan selama ini belum sepenuhnya menyentuh wilayah-wilayah yang memang tertinggal.

Angka kemiskinan yang mencapai nyaris 4 juta jiwa, terutama yang terkonsentrasi di beberapa daerah, menjadi indikator krusial bagi Fraksi Gerindra. Mereka melihat ini sebagai tugas besar bagi Pemprov Jatim untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran dalam RPJMD mendatang.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra menekankan perlu skema percepatan yang konkret dan terukur, serta kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan layanan dasar di wilayah-wilayah tersebut. 

Selain itu, Farid juga menyoroti ketimpangan wilayah yang semakin tajam karena pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

Fraksi Gerindra mendesak RPJMD Jatim untuk menyusun skenario konektivitas wilayah yang kuat dan membuka pusat pertumbuhan baru di area Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda. Langkah ini diharapkan terwujud melalui pembangunan infrastruktur strategis yang mampu menarik investasi dan mempercepat mobilitas, sehingga "kue pembangunan" tidak hanya dinikmati oleh satu atau dua wilayah saja, melainkan merata di seluruh pelosok Jawa Timur. Ini merupakan komitmen Gerindra agar RPJMD benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar rencana. (*)