TIMES SURABAYA, SURABAYA – Organisasi Masyarakat Garda Satu secara tegas menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penegasan ini mengemuka dalam rangkaian acara pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Surabaya pada Kamis (23/10/2025).

Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim, melantik Badrul Aini sebagai Ketua DPW Jawa Timur dan jajaran DPC Surabaya. Dalam sambutannya, Cak Rohim menginstruksikan seluruh anggota untuk proaktif melayani dan mengawal program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Program kita ke depan akan selalu mendukung penuh tentang program terbaik pemerintah. Semoga ke depannya dengan dilantiknya DPW dan DPC ini akan membuat Garda Satu semakin solid dalam dukungan positif terhadap pemerintah," ujar Abdul Rohim.

Sisi lain, Cak Rohim sapaan akrabnya turut mengapresiasi kinerja positif pemerintah, menyoroti penerimaan hasil sitaan kasus korupsi senilai Rp13 triliun oleh Menteri Keuangan.

Ia menambahkan bahwa kesiapan untuk mendukung pemerintah merupakan program inti organisasi sejak awal berdiri. Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo juga terlihat dari anggota Garda Satu yang kini telah teredukasi dan mampu berkarya secara mandiri.

Ketua DPW Jawa Timur yang baru dilantik, Badrul Aini, mengumumkan kesiapan organisasi untuk meningkatkan peran aktif secara masif mulai awal tahun 2026. Kesiapan ini didasari oleh optimisme Garda Satu terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan tekad untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung sekaligus mengawasi program-program unggulan nasional.

Sebagai organisasi pengawas, Badrul Aini menekankan bahwa peran utama Garda Satu adalah memastikan program pemerintah tepat sasaran dan memberantas potensi penyimpangan. Ia menyoroti instruksi Presiden kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian, untuk memberantas praktik kriminalisasi dan premanisasi.

"Apabila Saudara menemukan itu di kampus-kampus manapun, sampaikan, kita akan lapor langsung ke Presiden," tegas Badrul Aini.

Selain isu pengawasan, Garda Satu juga memprioritaskan konsentrasi pada masalah mendesak di daerah kepulauan ujung Jawa Timur yang berbatasan dengan Kalimantan dan Sulawesi. Isu kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah tersebut menjadi fokus utama yang akan disampaikan secara humanis kepada pemerintah.

Meskipun tahun 2025 dianggap sebagai tahap persiapan, Badrul Aini meminta seluruh anggota untuk mempersiapkan diri secara matang. Ia juga meluruskan isu yang beredar terkait pendirian partai politik. 

"Insya Allah sampai saat ini kita tidak berminat," pungkasnya, menegaskan bahwa Garda Satu akan tetap fokus pada peran utama sebagai organisasi masyarakat pengawal kebijakan pro-rakyat. (*)