TIMES SURABAYA, SURABAYA – Joint Monitoring Mission atau JMM Australia-Indonesia tidak hanya berbicara tentang program berbasis komunitas yang membangun kesiap siagaan dan ketahanan masyarakat menghadapi bencana.

JMM Australia-Indonesia juga melibatkan penyandang disabilitas dalam program ini. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam program penanganan bencana dinilai sangat penting. 

Asisten 1 Sekda Provinsi Jawa Timur Benny mengatakan saat ini, terdapat 17.000 orang penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Timur. 

"Program SIAP SIAGA memfasilitasi penyandang disabilitas dalam memberikan masukan bagi program dan kebijakan pemerintah daerah dalam manajemen risiko bencana, sehingga langkah aksi pemerintah daerah menjadi lebih inklusif," katanya, Rabu (4/9/2024).

Kolaborasi inklusif juga telah diimplementasikan di Jawa Timur, dengan salah satu pencapaian terbarunya adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada 25 Juni 2024 lalu.

"Pencapaian merupakan hasil dari kolaborasi antara BPBD Jawa Timur, Program SIAP SIAGA, dan perwakilan dari 5 kelompok disabilitas yang berbeda dalam tim kerja ULD-PB," tutur Beny. 

Hal senada diungkapkan Sulistyowati Ketua HWDI Jawa Timur. Setiap kedinasan harus memiliki ULD. Sejauh ini hanya ada di dinas tenaga kerja. Dan saat ini menyusul BPBD ada ULD. 

"Edukasi buat kami penting sekali mengingat kebutuhan disabilitas satu dengan yang lain berbeda. Ada yang tuna rungu, daksa dan netra. Jika yang menyampaikan sesama disabilitas akan lebih mudah," kata Sulistyowati. 

Adanya unit layanan disabilitas ini semakin mempermudah, mengolah data dan mengedukasi tentang bencana. 

"Contohnya saya, rumah saya terdampak banjir. Saya nggak tahu melaporkan ke mana. Adapun bantuan masih menunggu waktu," tuturnya. 

Dengan belajar dan sharing sesama disabilitas merupakan pembelajaran. Nantinya akan dapat menanggulangi sementara jika ada bencana. (*)