TIMES SURABAYA, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan bahwa total dana haji yang mereka kelola kini telah mencapai Rp171 triliun, dengan pertumbuhan yang terus menunjukkan tren positif.

Selain menjaga nilai pokok dana, BPKH juga fokus mengoptimalkan manfaat dana tersebut untuk mendukung kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

"Nilai manfaat mengalami pertumbuhan positif yang terjaga, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, sesuai tujuan utama pengelolaan keuangan haji," ujar Anggota Dewan Pengawas BPKH, Mulyadi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi saat menjadi pembicara dalam acara Kafeb Talks FEB, yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Dalam acara itu, ia menjelaskan bahwa BPKH memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap aspek pengelolaan. Hal ini diwujudkan melalui laporan keuangan yang konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak BPKH berdiri.

"Predikat WTP ini adalah bukti komitmen kami dalam menjaga amanah umat. Teknologi digital juga kami manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kebermanfaatan pengelolaan dana umat," kata Mulyadi.

Dalam pesannya kepada peserta, Mulyadi mendorong generasi muda untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital, yang membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi berbagai sektor, termasuk pengelolaan dana umat. Ia juga mengajak mereka untuk berani mengambil risiko dan terus meningkatkan kapasitas diri sebagai calon pemimpin masa depan.

"High risk, high return. Kita perlu berani menempuh perjalanan yang terjal untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi maksimal. Ukurlah keberanian kita menghadapi tantangan karir yang ada di depan," ucapnya. (*)