TIMES SURABAYA, SURABAYA – Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur dinilai tidak sejalan dengan prioritas rakyat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jatim menyuarakan keprihatinan atas Rancangan Perubahan APBD 2025 yang dianggap terlalu fokus pada belanja operasional.

Ini bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan dari kebijakan yang lebih mengutamakan rutinitas ketimbang investasi jangka panjang yang membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat.

Juru bicara Fraksi PKB, Nur Faizin, mengungkapkan bahwa dari total Belanja Daerah yang dialokasikan mencapai Rp32,94 triliun, porsi terbesar—sekitar Rp24 triliun atau 72,9 persen—dialokasikan untuk belanja operasi. Sebuah ironi terlihat saat Belanja Modal yang semestinya menjadi pondasi pembangunan, hanya mendapat porsi Rp3,08 triliun, atau kurang dari 10 persen. 

"Fraksi PKB menilai, dominasi belanja operasi terlalu tinggi, sementara belanja modal terlalu rendah yaitu kurang dari 10 persen," ujar Nur Faizin, Rabu (20/8/2025).

Kondisi ini, menurut Faizin, menunjukkan bahwa APBD Jatim masih "terjebak" dalam pola yang sudah-sudah, yakni bersifat 'rutin oriented' dan kurang berani mendorong investasi pembangunan. Meskipun belanja pegawai dinilai masih aman di bawah 30 persen, ia mewanti-wanti agar penambahan anggaran dilakukan dengan cermat dan terukur. 

"Apabila terdapat kebutuhan penambahan, maka perhitungannya harus dilakukan secara lebih cermat dan terukur, agar tidak menimbulkan pembengkakan belanja rutin yang akan membebani APBD di tahun-tahun mendatang, khususnya akibat penambahan formasi ASN/PPPK," terangnya.

Pukulan telak lain datang dari ketidakselarasan antara prioritas dan realita anggaran. Saat amanat efisiensi dari pemerintah pusat digaungkan, alokasi anggaran untuk urusan vital seperti pemberdayaan masyarakat dan desa justru dipangkas. Anggarannya menyusut dari Rp61,11 miliar menjadi Rp55,73 miliar. Padahal, urusan ini sangat krusial dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

"Padahal, sektor ini sangat vital dalam upaya pengentasan kemiskinan," ucapnya.

Sebaliknya, ia menyoroti ada sektor lain yang justru mendapatkan 'durian runtuh' dari kenaikan anggaran. 

"Sebaliknya, alokasi untuk urusan pariwisata justru meningkat cukup signifikan, dari Rp35,21 miliar menjadi Rp45,82 miliar," jelas Faizin.

Dalam kaitan itu, Fraksi PKB mengajak Pemprov untuk kembali fokus pada tujuan utama. 

"Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Provinsi lebih memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga kebijakan fiskal daerah tidak hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Timur," ucapnya. (*)