TIMES SURABAYA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

Forum ini diikuti 135 peserta yang berasal dari unsur birokrasi, BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Jatim Retreat 2026 yang dinilai strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat komitmen seluruh elemen pemerintahan daerah. Menurutnya, forum ini menjadi ruang konsolidasi agar seluruh perangkat daerah bergerak seirama di tengah dinamika tantangan fiskal yang semakin kompleks.

“Ini momentum penting untuk memastikan birokrasi, BUMD, dan layanan publik di Jawa Timur berada dalam satu frekuensi, terutama menghadapi kondisi fiskal yang semakin dinamis,” ujar Khofifah.

Ia menjelaskan, tantangan tersebut tidak lepas dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian kebijakan transfer ke daerah. Instruksi tersebut, kata Khofifah, memuat tiga mandat utama yang harus menjadi pegangan bersama, yakni penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pembiayaan kreatif, dan peningkatan kualitas layanan publik yang terukur.

Karena itu, tema Creative Financing & Value for Money dinilai sangat relevan. Khofifah menegaskan, creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, melainkan strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi.

Dalam membangun skema pembiayaan kreatif, Khofifah menyoroti tiga hal penting. Pertama, membuka sumber pendapatan baru. Kedua, mengubah pola pikir yang semula eksklusif menjadi inklusif. Ketiga, menggeser mindset dari sekadar revenue ke profit, serta dari pola spending or earning menuju spending and earning.

Terkait sumber pendapatan baru, Khofifah menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menambah beban masyarakat. Sebaliknya, Pemprov Jatim perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendorong investasi dan penguatan ekonomi, termasuk UMKM.

“Aset lahan milik Pemprov Jatim tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Banyak kepala daerah yang mengajukan kerja sama operasi. Jika dikelola optimal, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Selain aset, sektor perikanan juga disebut memiliki potensi besar. Jawa Timur, lanjut Khofifah, memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat dioptimalkan guna mendukung program nasional, termasuk pengembangan kawasan budidaya pada 2025.

“Banyak peluang yang bisa dimaksimalkan, termasuk dari UPT, kecuali UPT Dinsos dan PPA. Kuncinya ada pada cara pandang yang lebih inklusif dan terbuka,” tambahnya.

Khofifah juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi layanan publik, khususnya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ia meminta agar proses perizinan yang dapat diselesaikan dengan cepat tidak berlarut-larut.

“UPT harus dikelola dengan baik agar pengendalian belanja tidak terlalu jauh. Tugas utama kita adalah memberikan layanan publik terbaik tanpa membebani masyarakat,” tegasnya.

Menutup arahannya, Khofifah kembali mengingatkan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari sekadar penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas administratif menuju pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

“Birokrasi harus menghadirkan dampak nyata. Ini hanya bisa terwujud jika ada keteladanan dan kontrol yang kuat hingga ke level UPT,” pungkasnya.

Dalam Jatim Retreat 2026 tersebut, turut hadir Guru Besar ITS Surabaya, Prof. Mohammad Nuh, sebagai narasumber. Ia memaparkan materi tentang kepemimpinan dan creative financing dalam pemerintahan.

Prof. Nuh menekankan bahwa kekuatan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga kualitas para pengikut di dalam organisasi.

“Dalam organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen. Pemimpin tidak cukup hanya meng-upgrade diri sendiri, tetapi juga harus mengembangkan timnya. Kepemimpinan akan kuat jika followership-nya juga kuat,” jelasnya.

Dari sisi keuangan, Prof. Nuh menegaskan pentingnya menggali sumber pendanaan di luar APBD sebagai penguat kapasitas fiskal daerah. Ia juga menyoroti perlunya perubahan orientasi pengelolaan BUMD.

“BUMD harus mengubah pola pikir dari revenue oriented menjadi profit oriented. Yang dicari bukan sekadar pendapatan, tetapi keuntungan. Profitability adalah kuncinya,” tutup Prof. Nuh. (*)