TIMES SURABAYA, SURABAYA – Polda Jawa Timur bersama BPBD dan sejumlah instansi terkait menggelar pengecekan kesiapan personel serta peralatan penanggulangan bencana di Mapolda Jatim, Rabu (5/11/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem yang kerap melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur setiap tahun.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, bencana alam bukan sekadar persoalan lokal, melainkan tantangan global yang membutuhkan kesiapan lintas sektor.

“Data dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction menunjukkan, setiap tahun ada lebih dari 124 juta jiwa terdampak bencana di seluruh dunia,” ujarnya.

Menurutnya, posisi geografis Indonesia di jalur ring of fire menjadikan negara ini termasuk yang paling rawan bencana di dunia. Berdasarkan indeks risiko bencana tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi secara global.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025 mencatat, sudah terjadi 2.606 kejadian bencana di Indonesia. Di antaranya, 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 letusan gunung api. Bencana tersebut menelan sedikitnya 361 korban jiwa, 37 orang hilang, 615 luka-luka, serta menyebabkan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi.

Selain korban manusia, kerusakan juga terjadi pada 31 ribu lebih rumah warga dan hampir 900 fasilitas umum. “Dampak bencana tidak hanya soal kerugian fisik, tetapi juga meninggalkan trauma sosial dan psikologis bagi masyarakat,” kata Kapolda.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis yang cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat kesiapsiagaan di semua lini. Polda Jatim juga memastikan kesiapan logistik, alat berat, kendaraan taktis, hingga tim SAR dalam menghadapi potensi bencana di berbagai daerah.

“Latihan dan kesiapan personel akan terus ditingkatkan agar setiap anggota siap diterjunkan di medan bencana dengan sigap dan terkoordinasi,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga kebencanaan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang meningkat seiring perubahan cuaca ekstrem di penghujung tahun. (*)