TIMES SURABAYA, SURABAYA – Seluruh perhatian kini tertuju pada pentingnya percepatan pembukaan jalan Cangar-Pacet yang masih menjadi penghubung utama bagi perekonomian warga sekitar.

Jalan tersebut merupakan akses vital bagi petani dari Malang Raya menuju zona utara, serta jalur utama pendukung perekonomian masyarakat di Wilayah Mojokerto maupun Jawa Timur secara keseluruhan.

Dalam pertemuan yang berlangsung antara Komisi E DPRD Jatim dengan BPBD Jawa Timur termasuk Dinas Perhubungan Jatim, sejumlah pihak menegaskan perlunya menindaklanjuti rencana percepatan akses 24 jam dan memastikan kondisi jalan saat ini sudah layak digunakan secara permanen. 

Dukungan penuh dari berbagai fraksi pun disampaikan, termasuk komitmen akan mengusulkan agar Dinas Perhubungan dan pihak terkait segera mempercepat proses perbaikan dan pendesainan jalan tersebut agar dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

"Betapa pentingnya akses jalan di Mojokerto ini, karena menurut kami itu adalah akses jalan utama bagi petani kita dari arah Malang Raya untuk akses ke utara, jadi ini perlu ada percepatan untuk pembukaan akses 24 jam dan tentu perlu mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini betul-betul sudah layak atau siap untuk menjadi akses 24 jam," terang Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso, Rabu (28/5/2025).

Cahyo menambahkan, DPRD Jatim siap mendukung dan akan mendiskusikan dengan Komisi D untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Jatim.

Selain aspek infrastruktur, perhatian besar juga diberikan pada kesiapan sistem peringatan dini dan penanganan bencana.

Wilayah Jawa Timur merupakan provinsi yang dikategorikan rawan bencana seperti longsor dan aktivitas gunung berapi, sehingga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung seperti Early Warning System (EWS).

"Namun, evaluasi terkini menunjukkan kapasitas EWS masih perlu ditingkatkan dalam hal jumlah, kualitas, dan SDM yang mampu mengoperasikannya secara efektif," tambahnya.

Cahyo pun menerangkan, untuk penanganan bencana maka diperlukan perhatian secara khusus dan DPRD Jawa Timur juga telah menyetujui anggaran untuk BPBD Jatim yang merupakan salah satu terbesar secara nasional.

"Tetapi kita perlu memperhatikan kondisi geografis Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana longsor, gempa bumi, banjir maupun gunung berapi," imbuhnya.

Kelaksa BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyatakan, jalur Cangar tersebut masih ada kekurangan pengerjaan penerangan jalan sehingga ketika sudah terpasang maka bisa dioperasikan secara optimal.

"Tetapi dengan catatan khusus apabila dirasa membahayakan dan cuaca tidak memungkinkan maka dilakukan penutupan ruas jalan tersebut," terangnya.

Longsor, erupsi gunung berapi, dan banjir menjadi tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius.

Oleh karena itu, upaya peningkatan anggaran menjadi kebutuhan mendesak, bersamaan dengan penguatan pelatihan relawan seperti Tagana dan Destana, serta pemberdayaan tokoh masyarakat termasuk karang taruna dan kepala desa dalam sistem evakuasi dan mitigasi bencana.

“Karyawan dan masyarakat harus bersinergi, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mojokerto demi perlindungan maksimal bagi masyarakat. Negara wajib melindungi rakyatnya sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.

Dia menambahkan, kolaborasi yang solid akan memperkuat keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dan sistem mitigasi bencana, sehingga tidak hanya memajukan perekonomian tapi juga memastikan keselamatan warga di daerah rawan bencana.

Kunjungan ini pun menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi semua masyarakat di Mojokerto dan Jawa Timur. (*)