TIMES SURABAYA, SURABAYA – Meski program Gerakan Pengurangan Anak Tidak Sekolah (GP-ATS) di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan progres positif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur memberikan catatan serius terkait ribuan anak yang hingga kini belum tersentuh intervensi pendidikan. Berdasarkan data terbaru, masih terdapat ribuan anak yang nasib pendidikannya menggantung akibat kompleksitas masalah sosial dan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data lapangan, jumlah anak yang berhasil dikembalikan ke bangku sekolah memang mencapai ribuan anak. 

"Kita mengapresiasi kembalinya 2.212 anak ke sekolah, tetapi jangan sampai kita terlena. Masih ada sisa 4.143 anak yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bersama. Ini jumlah yang besar dan membutuhkan penanganan yang luar biasa pula," tegas Sri Wahyuni pada Rabu (14/1/2026).

Data menunjukkan bahwa penyebab anak tidak sekolah di wilayah Bojonegoro telah bergeser dari sekadar masalah biaya menjadi persoalan sosial yang lebih dalam. Dari total anak yang belum sekolah, tercatat 875 anak terpaksa berhenti karena harus bekerja demi membantu ekonomi keluarga.

Tak hanya itu, faktor domestik dan lingkungan turut memperkeruh keadaan. Sebanyak 351 anak tidak sekolah karena alasan pernikahan dini serta tuntutan mengurus rumah tangga. Yang paling mengkhawatirkan, ditemukan fakta bahwa 425 anak kehilangan motivasi belajar, bahkan puluhan di antaranya mengalami trauma akibat perundungan (bullying) dan kekerasan di lingkungan sekolah.

"Anak tidak sekolah ini bukan hanya karena tidak ada biaya. Ada yang karena bullying, ada yang sudah bekerja, hingga pernikahan dini. Penanganannya tidak bisa dipukul rata. Harus ada langkah lanjutan yang spesifik untuk setiap kasus," lanjut politisi Perempuan tersebut.

Menyikapi data tersebut, DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk memperkuat sinergi lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Penanganan ATS diminta tidak berhenti pada tahap validasi data di atas kertas, melainkan harus berlanjut pada aksi penjemputan bola di lapangan.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak-anak korban trauma dan bantuan ekonomi strategis bagi keluarga yang kurang mampu agar anak tidak lagi dibebani kewajiban mencari nafkah.

"DPRD Jatim akan terus mendorong langkah-langkah lanjutan. Kami ingin memastikan sisa 4.143 anak ini benar-benar mendapatkan haknya kembali. Validasi data itu penting, tapi aksi nyata pasca-data itu yang jauh lebih krusial," pungkasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan Bojonegoro dapat menekan angka ATS secara signifikan dan menjadi role model bagi daerah lain di Jawa Timur dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)