TIMES SURABAYA, SURABAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyoroti ketimpangan signifikan antara dukungan finansial dan fasilitas yang dimiliki Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dibandingkan dengan KONI Jawa Timur. Meski anggaran terpaut jauh, prestasi atlet Jawa Timur dinilai tetap kompetitif, bahkan melampaui DKI Jakarta dalam beberapa ajang internasional.

Hal tersebut terungkap setelah Banggar DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja dan sesi berbagi (sharing session) ke kantor KONI serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Dewanti Rumpoko, menyatakan keprihatinannya atas perbedaan mencolok fasilitas olahraga di kedua provinsi. Menurutnya, KONI DKI Jakarta memiliki fasilitas medis lengkap mulai dari dokter umum hingga fisioterapis, serta peralatan latihan yang sangat modern.

"Fasilitas mereka luar biasa lengkap. Namun secara prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON), DKI Jakarta sebetulnya tidak terpaut jauh dengan Jatim. Bahkan, mereka masih berada di bawah Jawa Barat," ujar Dewanti dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (15/1/2026).

Data menunjukkan ketimpangan anggaran hibah yang kian melebar. Pada tahun 2025, KONI DKI Jakarta menerima hibah sebesar Rp115 miliar, sementara KONI Jatim hanya memperoleh Rp75 miliar—yang masih harus terpotong Rp2 miliar untuk pelaksanaan Porprov IX/2025.

Memasuki tahun 2026, kondisi semakin kontras. KONI DKI Jakarta dipastikan mendapatkan Rp105 miliar, sedangkan alokasi untuk KONI Jatim merosot tajam menjadi hanya Rp30 miliar. Padahal, kontribusi atlet Jawa Timur di level internasional terbukti sangat vital. Pada SEA Games 2026 di Thailand, Jatim menyumbangkan 31 medali emas bagi Indonesia, unggul atas DKI Jakarta yang meraih 25 medali emas.

Prestasi Jatim juga terlihat sangat efisien pada ajang PON Bela Diri 2025 di Kudus. Meski hanya mengirimkan 79 atlet dan absen di banyak nomor pertandingan, Jatim mampu membawa pulang 25 medali (13 emas, 7 perak, 4 perunggu). Sebagai perbandingan, DKI Jakarta yang menjadi juara umum pada ajang tersebut mengirimkan kekuatan penuh sebanyak 133 atlet untuk meraih 42 medali emas.

Bahkan di beberapa cabang olahraga seperti Sambo dan Kempo, Jatim hanya mampu mengirimkan masing-masing satu atlet akibat keterbatasan biaya, namun tetap berhasil meraih status juara umum di cabang Gulat, Ju-jitsu, dan Wushu.

Kondisi anggaran sebesar Rp30 miliar untuk tahun 2026 memicu kekhawatiran serius. Penetapan anggaran yang minim ini berdampak pada rencana pemusatan latihan daerah (Puslatda) proyeksi PON NTT–NTB 2028 yang terancam ditunda pembukaannya.

"Secara sosiokultural, Jawa Timur tidak pernah kekurangan talenta. Namun, jika dukungan anggaran terus minim, ruang gerak pembinaan akan semakin sempit. Kami di Banggar akan memperjuangkan tambahan dukungan bagi KONI Jatim agar prestasi kita tidak merosot," tegas Dewanti yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov Aquatic Jatim.

Minimnya anggaran juga dikhawatirkan memicu eksodus atlet potensial. Dengan kuota Puslatda yang terbatas akibat kendala finansial, banyak atlet berprestasi Jawa Timur yang terancam tidak terfasilitasi untuk persiapan ajang nasional mendatang.

DPRD Jatim kini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meninjau ulang kebijakan fiskal di sektor olahraga agar lebih proporsional, mengingat potensi besar dan sejarah prestasi Jawa Timur yang konsisten berada di jajaran elit olahraga nasional. (*)