https://surabaya.times.co.id/
Berita

Kebijakan Energi Pemerintahan Prabowo-Gibran Semakin Transparan

Rabu, 15 Oktober 2025 - 22:46
Kebijakan Energi Berbasis Data, Pemerintahan Prabowo–Gibran Dinilai Semakin Transparan Diskusi Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa, di Surabaya, Rabu (15/10/2025). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai kebijakan energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menunjukkan arah yang semakin berbasis data dan transparan.

Hal ini terlihat dari penggunaan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun dan mengevaluasi berbagai program energi nasional.

“Terkait data, memang kita data yang kredibel di Indonesia penyedia datanya adalah Badan Pusat Statistik. Mau tidak mau kita percaya. Dan kita kalau mau meragukan itu tentu kita harus secara ilmiah punya pengukuran sendiri,” ujar Hendry dalam diskusi Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa, di Surabaya, Rabu (15/10/2025).

Hendry menambahkan, kepercayaan terhadap data BPS menjadi penting untuk menghindari bias informasi yang marak di media sosial.

“Saya sebagai ekonom, sementara itu saya pakai. Bahkan saya melakukan kajian misalnya kajian kemarin tentang konsumsi rumah tangga terhadap energi di Indonesia itu saya pakai data susunan dari BPS,” tuturnya.

Menurut Hendry, langkah pemerintah yang menekankan validitas data dalam penyusunan kebijakan energi dapat memperkuat akuntabilitas publik. Apalagi, menurut dia di era media sosial saat ini publik dibanjiri informasi yang berpotensi membiasakan fakta. 

“Mengapa Pak Bahlil mengatakan demikian? Karena di media itu banyak yang mohon maaf ya, orang yang ketika ada isu energi tiba-tiba dia jadi pakar energi. Isu korupsi, pakar korupsi. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah sehingga muncul asimetri informasi yang tidak sempurna,” katanya.

Hendry menilai, pengelolaan data dan informasi publik yang baik menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap arah kebijakan energi nasional. 

“Itulah gunanya di sini para akademisi, para saintis itu memang harus mulai muncul ke permukaan, muncul di ruang-ruang diskusi seperti hari ini, muncul di media sosial. Jangan sampai ruang-ruang diskusi media sosial dipenuhi orang-orang yang memang tidak kompeten,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Falih Suaedi menyebut penggunaan data BPS sebagai landasan penyusunan kebijakan menunjukkan pemerintahan yang terukur dan partisipatif. Sebab menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi fondasi untuk membangun sistem energi yang adil dan berkelanjutan.

Meski begitu, ia menyarankan agar pemerintah melibatkan akademisi untuk menganalisa lebih dalam suatu data. Ia menyebut akademisi selama ini selalu berpegang pada ukuran validitas dan reliabilitas, sehingga pengolahan data milik BPS dapat lebih akurat. 

"Perguruan tinggi perlu diajak untuk mencari makna di balik angka. Kita harus lebih komprehensif, tidak bisa eksklusif. Data harus inklusif, supaya penanganannya lebih tepat," ujar dia 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk mempercayai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan resmi dalam menilai kondisi ekonomi nasional.

Bahlil menegaskan, BPS merupakan lembaga negara yang memiliki mandat dan kredibilitas dalam penyajian data pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi.

"BPS ini adalah badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan enggak bisa dong," ujar Bahlil dalam acara penandatanganan kerja sama antara Kementerian ESDM dan BPS di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Kolaborasi antara BPS dan Kementerian ESDM memperkuat kerja sama penyediaan dan pengolahan data penerima subsidi sektor energi. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis menuju penerapan kebijakan satu data nasional, khususnya untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kerja sama tersebut dituangkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga, yang mencakup kegiatan perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta pertukaran dan pemanfaatan data. Hal ini bertujuan memperkuat akurasi dan integrasi data sebagai acuan utama dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, listrik, dan BBM. (*)

Pewarta : Lely Yuana
Editor : Deasy Mayasari
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Surabaya just now

Welcome to TIMES Surabaya

TIMES Surabaya is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.