TIMES SURABAYA, SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif terkait rencana pengoperasian bus Trans Jatim koridor Malang. 

Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Dishub Kota Malang, Ketua DPRD, serta Komisi C DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim itu mengatakan, sebagian pihak masih belum sepenuhnya memahami tujuan program ini, termasuk para sopir angkot. 

“Belum semuanya setuju. Yang tidak setuju itu karena belum paham. Sosialisasinya belum dilakukan, mereka sudah punya persepsi sendiri. Insya Allah setelah pertemuan, sudah ada titik temu, selanjutnya kami meminta Dishub Provinsi Jatim untuk terus mensosialisasikan ini agar bukan hanya masyarakat, terutama sopir-sopir angkot, itu paham,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

Dewanti menegaskan, kehadiran Trans Jatim tidak dimaksudkan untuk mematikan rezeki sopir angkot, melainkan menambah fasilitas transportasi yang bisa menguntungkan semua pihak. 

Dirinya menyebutkan, teknis pembagian trayek dan jalur masih dalam tahap pembahasan dan akan menyesuaikan masukan dari sopir, masyarakat, maupun Dishub.

“Jalan yang akan dilalui bisa berubah sampai ada titik temu yang win-win solution. Itu baru dijalankan,” tegasnya.

Anggota DPRD Jatim Dapil Malang Raya itu juga menyoroti dampak positif Trans Jatim bagi Malang Raya. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mempermudah mobilitas warga, mahasiswa, hingga wisatawan. 

“Mahasiswa yang setiap tahun 100 ribu orang masuk ke Malang Raya, yang tidak punya kendaraan, bisa menggunakan ini dan menghemat pengeluaran. Wisatawan dari Jakarta pun bisa langsung terlayani tanpa harus keluar biaya transportasi mahal,” jelasnya.

Apalagi, kata Dewanti, trans Jatim ini juga masih disubsidi oleh Pemprov Jatim. Sehingga akan memberikan banyak keuntungan bagi pengguna.

“Kalau masuk hitungan, tidak mungkin 5 ribu itu menutup biaya operasional. Tapi ini dampaknya besar, memutar ekonomi dan membantu masyarakat,” ucapnya.

"Ya, nanti kalau sudah benar benar memberikan manfaat dan dibutuhkan keberadaannya, secara bertahap subsidi akan di hilangkan," lanjutnya mempertegas.

Seperti diketahui, enam koridor Trans Jatim yang telah beroperasi hingga awal 2025 menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi di Jawa Timur. 

Dengan total penumpang mencapai 1,6 juta orang pada lima koridor pertama dalam periode Januari–Maret 2025, mencerminkan tingginya animo masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. 

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi untuk mengurangi kemacetan serta menekan emisi kendaraan bermotor di kawasan perkotaan.

Jika dianalisis per koridor, angka penumpang terbesar tercatat pada Koridor I (Sidoarjo–Surabaya–Gresik) dengan 627.946 penumpang, 
Disusul Koridor II (Mojokerto–Surabaya) dan Koridor IV (Gresik–Lamongan) yang masing-masing melayani lebih dari 200 ribu penumpang dalam tiga bulan. 

Tingginya angka ini menunjukkan bahwa rute yang menghubungkan pusat ekonomi dengan kota satelit memiliki potensi pasar paling kuat. 

Sebaliknya, Koridor III (Mojokerto–Gresik) dan Koridor V (Surabaya–Bangkalan) meski volumenya lebih rendah, tetap berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan lintas wilayah.

Dengan hadirnya Koridor VI (Sidoarjo–Mojokerto) pada pertengahan 2025, diharapkan distribusi penumpang dapat lebih merata sekaligus memperkuat jaringan transportasi antarwilayah. 

Enam koridor ini pada dasarnya membentuk kerangka awal sistem transportasi regional yang bisa terus dikembangkan ke Pasuruan, Jombang, dan Malang Raya. (*)