TIMES SURABAYA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, pemerataan layanan perlindungan serta pendekatan pencegahan berbasis pemahaman akar kerentanan baru harus menjadi prioritas ke depan.

Ia menilai tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia akan semakin kompleks pada 2026. Karena itu, diperlukan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berpihak pada kelompok rentan.

“Upaya perlindungan tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi semua pihak mutlak dibutuhkan,” kata Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Data Komnas Perempuan menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 8.543 pengaduan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Angka tersebut melonjak sekitar 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan satu dari tiga anak pernah terpapar konten kekerasan maupun ujaran kebencian melalui platform gim daring.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga mencatat perempuan dan anak di sejumlah wilayah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko perdagangan orang, perkawinan anak, hingga putus sekolah, terutama pada keluarga yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana.

Menurut Lestari, berbagai catatan tersebut menuntut respons nyata dan segera. Ia menilai sudah tidak ada ruang untuk saling menunggu antarinstansi, mengingat ancaman terhadap perempuan dan anak terus berkembang, baik di ruang fisik maupun digital.

Rerie—sapaan akrab Lestari—menambahkan, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Ia juga mendorong agar sistem hukum yang ada mampu menyesuaikan diri dengan pola kejahatan baru yang berbasis teknologi serta bersifat lintas negara.

Selain ancaman di ruang digital, Rerie mengingatkan perlunya antisipasi terhadap dampak krisis ekonomi dan lingkungan yang dapat memperbesar kerentanan perempuan dan anak. Ia berharap seluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat bergerak seiring untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan layak bagi setiap warga negara. (*)