TIMES SURABAYA, SURABAYA –  Fraksi Partai Kebangitan Bangsa (PKB) di DPRD Jawa Timur menyerukan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sekadar menarasikan, tetapi benar-benar mewujudkan sembilan misi pembangunan Nawa Bhakti Satya secara konkret. Desakan ini menjadi poin utama dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim yang berlangsung pada Senin, (7/7/2025)

Abdullah Muhdi, Juru Bicara Fraksi PKB, penting bagi setiap kebijakan untuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah yang selama ini termarginalkan. 

"Sembilan misi pembangunan dalam RPJMD Jatim harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan," ucapnya dalam sidang paripurna DPRD Jawa Timur pada (7/7/2025).

Salah satu fokus utama sorotan Fraksi PKB adalah tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, yang secara spesifik masih terkonsentrasi di beberapa daerah seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. Muhdi mendesak perlunya intervensi kebijakan yang lebih agresif.

"Kebijakan afirmatif yang lebih tajam untuk menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit, menjadi tuntutan utama demi mencapai pemerataan kesejahteraan yang lebih adil," tegasnya. 

Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong efisiensi anggaran, mengusulkan agar realokasi anggaran program yang kurang berdampak juga diarahkan menjadi dana strategis percepatan pembangunan manusia.

Tidak hanya itu, sektor keuangan daerah juga tak luput dari perhatian. Fraksi PKB menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD terlalu konservatif dan tidak mencerminkan potensi sesungguhnya.

Untuk itu, mereka mendesak Pemprov Jatim agar lebih progresif dalam menggali potensi PAD melalui optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi perpajakan dan retribusi, serta penerapan creative financing yang inovatif.

Di sisi pembangunan infrastruktur dan ekonomi, program Jatim Akses juga mendapat evaluasi kritis. Fraksi PKB berpandangan bahwa program ini perlu dirumuskan ulang agar tidak hanya terpaku pada pembangunan fisik. Sebaliknya, program tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan investasi dan UMKM secara merata di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk Mataraman, Madura, Tapal Kuda, dan Pantura, sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Ini menunjukkan komitmen Fraksi PKB terhadap pembangunan yang berimbang dan inklusif di seluruh wilayah Jawa Timur. (*)