TIMES SURABAYA, SURABAYA – Gelombang protes terhadap tayangan Xpose Uncensored di Trans7 terus meluas. Tayangan yang dinilai merendahkan martabat pesantren itu kini berbuntut panjang, setelah Badan Siber Ansor Jawa Timur (BSA Jatim) menyebut adanya indikasi motif ideologis di balik konten yang memicu kemarahan publik tersebut.

Tagar #BoikotTrans7 menggema di berbagai platform media sosial sejak Senin (14/10/2025). Banyak warganet, khususnya dari kalangan santri dan alumni pesantren, menilai tayangan itu sarat ujaran kebencian dan mendistorsi peran pesantren sebagai lembaga pendidikan moral bangsa.

Ketua BSA Jatim, M. Mahdi Kherid, menyampaikan kritik tajam terhadap Trans7. Setelah melakukan pelaporan resmi ke Polda Jawa Timur, pihaknya menduga kasus ini tidak semata persoalan kesalahan editorial, melainkan berkaitan dengan pola operasi isu yang sistematis di ruang digital.

“Kita memantau pergerakan isu di media sosial dalam dua bulan terakhir. Ada pola yang sama: menyerang pesantren dengan narasi negatif. Ini bukan sekadar tayangan, tapi bisa jadi bagian dari operasi pembunuhan karakter terhadap lembaga pesantren,” ujar Mahdi Kherid, Selasa (15/10/2025).

Isu Sistematis dan Operasi Propaganda Digital

Menurut Mahdi, pesantren kini menjadi target utama dari serangan narasi yang dilakukan secara terstruktur melalui jejaring buzzer di media sosial. 

Ia menilai pola ini mirip dengan operasi psikologis atau propaganda terarah yang bertujuan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan tradisional.

“Kasus Trans7 jangan dimaknai sederhana. Jika kita lihat trennya, ini bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan salah satu benteng kebangsaan. Pesantren selama ini melahirkan manusia Indonesia yang nasionalis, berbudaya, dan menjunjung tinggi NKRI. Karena itu, serangan terhadap pesantren adalah serangan terhadap fondasi bangsa,” tegasnya.

BSA Jatim juga menyoroti keterlibatan media arus utama dalam pola penyebaran isu yang sebelumnya hanya dimainkan oleh buzzer anonim. 

Mahdi menyebut keterlibatan Trans7 dalam tayangan semacam itu sebagai sinyal bahaya bagi ekosistem informasi nasional.

“Selama ini kami melihat serangan terhadap pesantren dilakukan lewat akun buzzer. Tapi kini, kami dikejutkan karena media sebesar Trans7 yang publik tahu dimiliki Chairul Tanjung tampak ikut memproduksi narasi yang melukai dunia pesantren,” katanya di Kantor PW GP Ansor Jawa Timur, Surabaya.

Desak Investigasi Independen dan Transparan

Badan Siber Ansor Jawa Timur mendesak Trans7 agar tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Pihaknya meminta investigasi terbuka dan independen dilakukan untuk mengungkap motif di balik tayangan yang dianggap melecehkan pesantren tersebut.

“Kami mendesak dibentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur pesantren dan GP Ansor. Publik berhak tahu apakah ini sekadar kesalahan redaksi, atau bagian dari upaya sistematis untuk mendistorsi citra pesantren di ruang publik,” jelas Mahdi.

Menurutnya, langkah investigasi bersama sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media sekaligus memastikan dunia penyiaran tetap berpijak pada etika dan tanggung jawab sosial.

“Kami tidak anti media. Tapi kami ingin memastikan media tetap menjadi penjaga nurani bangsa, bukan alat reproduksi kebencian terhadap lembaga yang telah berjasa besar bagi Indonesia,” pungkasnya.