TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 Pemkab Sidoarjo dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam hal ketahanan pangan dan infrastruktur publik. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo H. Achmad Muzayin Syafrial. Muzayin mengatakan bahwa belanja modal dalam APBD 2025 sebesar Rp906.158.026.642,00.

Sedangkan dalam rancangan belanja modal di tahun 2026 turun menjadi Rp582.709.035.791,00. Hal ini menunjukkan melemahnya fokus pembangunan sektor produktif.

“Penurunan belanja modal sekitar 36,69 persen ini mencerminkan pelemahan arah pembangunan. Padahal belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur publik,” ujarnya di Sidoarjo, Jumat (31/10/2025).

Fraksi Gerindra, lanjut Muzayin mengusulkan untuk dilakukan pengalihan belanja barang dan jasa sebesar Rp 323 miliar menjadi belanja modal. Sehingga struktur APBD 2026 lebih produktif tanpa menambah beban fiskal daerah.

“Meskipun dari sisi total nilainya tetap sama seperti tahun lalu, tapi strukturnya lebih sehat. Kami ingin alokasinya bergeser ke arah yang lebih produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Muzayin.

Muzayin yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo itu engakui bahwa dana transfer daerah dari pemerintah pusat akan mengalami penyesuaian atau pengurangan pada 2026. 

Namun hal itu, lanjut Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo itu, tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat kepentingan masyarakat maupun visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan nasional.

“Memang dana transfer berkurang, tapi bukan berarti arah pembangunan ikut melemah. Justru di sinilah pentingnya keberanian pemerintah daerah melakukan efisiensi dan realokasi anggaran yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, agar kebijakan ketahanan pangan bisa berjalan selaras dengan arah RPJMN 2025–2029.

“Gerindra akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar kegiatan administratif,” pungkasnya. (*)