TIMES SURABAYA, JAKARTA – Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan perbedaan mendasar dalam kebijakan transmigrasi yang akan diterapkan di bawah kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi saat ini tidak akan mengikuti pola masa Orde Baru (Orba), yang lebih menitikberatkan pada distribusi kuantitas penduduk tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.

“Di mana pada saat Orde Baru tersebut distribusi hanya mengutamakan kuantitas saja. Distribusi penduduk itu menyebabkan juga konflik-konflik sosial yang sebetulnya itu bertentangan dengan keinginan transmigrasi sendiri,” ungkapnya dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Transformasi Transmigrasi yang Terintegrasi

Iftitah menjelaskan bahwa program transmigrasi ke depan akan lebih terfokus pada penciptaan kawasan ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Langkah ini, katanya, akan dimulai dengan pemetaan daerah potensial di seluruh Indonesia yang bisa mendukung program Presiden Prabowo. Fokus utama kebijakan baru ini adalah menciptakan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para transmigran.

Salah satu contoh konkret dari transformasi kebijakan ini adalah program swasembada pangan yang menjadi perhatian utama pemerintah. Iftitah menekankan bahwa transmigrasi ke daerah-daerah dengan potensi pertanian yang besar akan menjadi bagian dari upaya mencapainya.

“Contoh bawang putih, bawang putih kita masih defisit. Berarti nanti di lokasi-lokasi transmigrasi atau di lokasi-lokasi mana yang menurut kita cocok untuk menanam bawang putih, bisa lokasi transmigrasi,” jelasnya.

Peluang Investasi untuk Program Transmigrasi

Seiring dengan terbatasnya anggaran yang tersedia pada 2025, Kementerian Transmigrasi juga membuka peluang bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia. Iftitah mengungkapkan bahwa pembiayaan ini akan menggunakan sistem bottom-up, yang berbeda dengan pendekatan top-down yang biasa diterapkan dalam pembiayaan dari pemerintah.

“Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara,” tambahnya.

Melalui pendekatan ini, diharapkan sektor swasta dapat berkontribusi langsung dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada juga menjadi prioritas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup para transmigran.

Revitalisasi Kawasan Transmigrasi untuk Kesejahteraan

Iftitah menambahkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan direvitalisasi. Revitalisasi ini tidak hanya mencakup peningkatan sarana dan prasarana dasar, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para transmigran.

“Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu,” paparnya.

Menurut Iftitah, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan transmigran, bukan hanya sekedar memindahkan mereka ke lokasi baru. Dengan pendekatan berbasis kesejahteraan, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan sejahtera. (*)