TIMES SURABAYA, JAKARTA – Perwakilan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) yang mewakili pihak keluarga dari 13 aktivis ‘98 yang hilang akibat penculikan, meminta pemerintah segera memastikan status saudara dan anak mereka yang hilang.

Permintaan tersebut disampaikan bertepatan 21 tahun peristiwa penculikan para aktivis kepada Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Presiden, Rabu (13/3/2019) di Binagraha, Jakarta. 

"Status keberadaan 13 aktivis hilang itu sangat diperlukan untuk memastikan apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal.  Apalagi kasus ini juga sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan DPR,” kata Mugiyanto, dari IKOHI. 

Menurut Mugiyanto, pihak keluarga berharap pemerintah segera menerbitkan dokumen resmi terkait status kependudukan korban yang masih hilang.

"Selain itu, mereka mengharapkan ada kompensansi atau bantuan untuk mendapat beasiswa pendidikan, kesehatan, dan bantuan biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan," uajrnya.

Terakhir, lanjutnya, mereka meminta pemerintah juga mempercepat ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. 

“Tinggal satu konvensi ini yang belum diratifikasi. Kami yakin Pak Jokowi mampu," ujar Mugiyanto yang datang bersama keluarga korban hilang lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKOHI juga menyampaikan sikap politiknya sesuai hasil Kongres 1 IKOHI, Oktober 2002 lalu. Mereka mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran HAM. 

Moeldoko sangat memahami isi hati keluarga yang kehilangan. Dia memuji langkah keluarga korban yang terus memperjuangkan keberadaan nasib anggota keluarganya ini. Pengungkapan ini, katanya, penting agar generasi sekarang tahu sejarah kelam yang pernah menimpa republik ini. 

Panglima TNI periode 2013– 2015 ini berjanji akan menyampaikan tuntutan keluarga aktivis 98 yang hilang tersebut kepada Presiden Joko Widodo. "Pasti nanti akan saya sampaikan kepada beliau," kata Moeldoko. (*)