TIMES SURABAYA, SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, melontarkan kritik keras terhadap fenomena Hyper Demokrasi yang dinilai telah menciptakan biaya politik sangat mahal dan menghambat pelayanan publik. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa politik harus diartikan sebagai kehadiran dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Dedi Irwansa, yang merupakan legislator dari Dapil Sidoarjo, menyoroti konsekuensi finansial demokrasi di Indonesia. Ia mempertanyakan anggaran besar yang habis hanya untuk proses elektoral.

“Berapa triliun anggaran negara ini habis hanya untuk memilih seorang pemimpin kapan anak petani bisa jadi bupati kapan anak nelayan bisa jadi presiden karena selalu ukurannya adalah buah tangan yang dibawa oleh calon pemimpin,” ujar Dedi Irwansa saat Podcast Ngopeni Rakyat di TIMES Indonesia. 

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Jatim ini juga menyebut mahalnya biaya politik ini membuat para pemimpin dan politisi disibukkan dengan urusan mengembalikan biaya politik, sehingga tidak sempat memikirkan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Dedi Irwansa juga menyoroti masalah etika di ruang digital, di mana masyarakat seakan kehilangan budaya adiluhung.

"Di ruang medsos itu kita mengkritik pemimpin kita seakan-akan kita kehilangan etika," ujarnya.

Untuk mengatasi kerumitan sosial dan digital ini, Komisi A sedang berikhtiar merevisi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum).

“DPRD Provinsi Jawa Timur kami Komisi A mohon doanya kami sedang berikhtiar merevisi Perda Trantibum yang kaitannya juga memasukkan unsur digital bahasa kami karena ini mengganggu ruang ketertiban umum,” tuturnya.

Dedi Irwansa menegaskan bahwa kehadiran pemerintah tidak harus selalu secara fisik, melainkan melalui regulasi dan kebijakan anggaran.

“Politik itu tidak ansi soal kekuasaan bahasa saya tapi ee politik itulah kehadiran keberpihakan keberhadiran keberhakan,” jelas Dedi Irwansa.

Ia mendorong agar pelayanan publik harus adaptif dengan teknologi, bahkan berbasis AI, untuk meringankan masyarakat.

“Pemerintah ini adalah pelayannya masyarakat Jangan sampai kemudian pelayanan malah membebani masyarakat," tegasnya

Dedi Irwansa berharap, dengan trust publik dan sinergi, uang rakyat yang digunakan melalui APBD benar-benar termanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan. (*)