SURABAYA – Penggunaan QR Code dalam distribusi Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim) telah sepenuhnya diterapkan, seperti di Jombang, Mojokerto, Madiun, Ponorogo, dan Magetan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Fatkur Huda, S.Sy., ME mengatakan, teknologi ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Fatkur menilai, salah satu keuntungan utama dari penerapan QR code adalah akurasi dalam pendataan konsumen yang berhak menerima subsidi.

Sistem ini memastikan subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi penyalahgunaan oleh kalangan ekonomi menengah ke atas yang seharusnya mampu membeli BBM non subsidi.

Baca juga

Atasi Sampah Magrove, Teknologi Pirolisis BRIDA Surabaya Ubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

“Masih banyak masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang menggunakan Pertalite, meskipun mereka mampu membeli BBM non subsidi. Dengan QR Code, subsidi ini dapat diarahkan dengan lebih tepat sasaran,” ujar Fatkur, Jumat (29/11/2024).

Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran subsidi tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat kecil.

Namun, Fatkur juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada teknologi QR Code itu sendiri. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan ini diterima dengan baik. 

"Kita tidak ingin masyarakat kecewa saat datang ke SPBU dan ditolak untuk membeli Pertalite hanya karena kurangnya pemahaman atau kesalahan informasi," ungkap dosen Ekonomi Syariah UM Surabaya tersebut. 

Baca juga

Temukan Parkir Liar hingga Sampah, Wali Kota Surabaya Minta Inspektorat Periksa Pejabat Wilayah

Fatkur berharap, dengan penerapan QR code yang lebih luas, distribusi subsidi energi akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan ini, yaitu untuk menciptakan subsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(*)