TIMES SURABAYA, SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim mencatat sejumlah persoalan mendasar dalam pendapat akhir atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. 

Antara lain terkait transparansi belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum optimal.

“Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim Dewanti Dewanti Rumpoko, saat rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jatim.

Untuk itu, Fraksi PDIP,  kata Dewanti, meminta perlunya keterbukaan data realisasi belanja sektoral khususnya terkait sektor pendidikan dan kesehatan.

"Ini harus dan wajib disampaikan sebelum pengesahan APBD 2025 mendatang. Agar alokasi yang di berikan pada belanja sektoral   transparan dan bisa dipahami," ucapnya.

Tak hanya soal itu, Fraksi PDIP menurut Dewanti juga menyoroti angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13 persen per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13 persen. 

Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan.

“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti. 

Dirinya menyebut, pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi tepat sasaran.

Tak tanggung-tanggung, Fraksi PDIP juga mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM. 

“Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Fraksi PDIP lanjut Dewanti juga memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyusun laporan yang mendalam dan objektif terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. 

"Laporan tersebut memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan tugasnya dan menjadi landasan bagi sikap fraksi, khususnya sikap Fraksi PDIP," katanya.(*)