TIMES SURABAYA, SURABAYA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. mendorong industri farmasi lokal memanfaatkan potensi bahan herbal alias tanaman obat asli Indonesia.

Taruna mengungkapkan bahwa di Indonesia sendiri terdapat 17.200 item jenis tanaman obat yang sudah teridentifikasi.

"Namun yang menjadi fitofarmaka (obat tradisional terstandar ilmiah, red) baru 21," katanya ketika membuka kegiatan "Intensifikasi Asistensi Regulator Obat : Tingkatkan Kepatuhan dan Kemandirian Obat dan Bahan Obat Lokal, yang Aman, Berkhasiat dan Bermutu" di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Hal ini menjadi perhatian pemerintah agar industri melirik potensi besar obat berbahan herbal. Apalagi tren gaya hidup masyarakat dunia mulai kembali ke alam. Termasuk dalam pengobatan. Dimana, ungkap Taruna, obat-obatan asli Indonesia ini bisa menjadi bahan baku untuk obat ekstrak.

"Contoh, kina yang diekstrak batangnya, terus diproduksi jadi obat anti malaria, beberapa juga obat asli Indonesia bisa jadi anti piretik menurunkan demam, beberapa anti inflamasi dan bahkan mempunyai anti infeksi, anti bakteri dan bisa dikembangkan menjadi anti cancer. Ini luar biasa potensinya," jelas Taruna.

Sayangnya, potensi tanaman obat tersebut tidak digarap secara serius oleh industri farmasi dalam negeri. Salah satu solusinya, BPOM akan menghubungkan industri farmasi dengan kampus melalui konsep ABG (Academic, Businesss and Government).

"BPOM sebagai pilar kayak stop kontak, menghubungkan antara kepentingan kampus dengan kepentingan industri. Objek yang diteliti ya obat asli Indonesia. Sekarang sudah ada 185 kampus," terangnya.

Sejumlah kampus besar besar seperti Universitas Indonesia, ITB dan IPB disebut sudah melakukan penandatanganan MoU dengan BPOM.

"Kami harapkan ada 4 ribu kampus di Indonesia. Mungkin 500 kampus terbaik kita akan fokuskan untuk terlibat. Jadi, BPOM punya program namanya BPOM Goes To Campus. Kita ingin bersahabat dengan kampus untuk menghubungkan industri dan pemerintah (regulator)," tuturnya.

Taruna yakin akan terjadi percepatan penelitian secara ilmiah terhadap 17 ribu tanaman obat yang terstandar untuk farmasi.

"Sehingga bisa terjadi percepatan di regulasi dari kami kemudian research and development. Output nya adalah nanti kita berharap banyak ekstrak-ekstrak fitofarmaka yang lahir jangan 21 aja sedikit sekali," ujarnya.

Jemput Bola Regulasi Izin Edar Obat-obatan 

Sementara itu, acara asistensi regulator ia sebut  merupakan langkah BPOM sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas dari hulu sampai hilir dalam pengawasan industri farmasi.

"Kami ingin jemput bola untuk melakukan asistensi, pembimbingan kepada seluruh industri-industri farmasi kita termasuk perusahaan besar farmasi yang distributor untuk menaikkan maturitas tingkat kepatuhan terhadap aturan," ujar Taruna.

Kepatuhan itu antara lain meliputi pembuatan sertifikat, cara pembuatan obat yang baik hingga nomor izin edar serta cara distribusi. Dia berharap output kegiatan berupa tercapainya kemandirian obat nasional.

Di sisi lain, BPOM juga memberikan intensif kepada perusahaan farmasi berupa kemudahan aturan ijin edar obat-obatan baru.

"Dulu untuk obat-obat baru membutuhkan 300 hari kerja, atau 1,5 tahun. Sekarang cukup 90 hari kerja, berarti cuma tiga bulanan sudah selesai, diskonnya (hari, red) berapa persen? Itu kerja keras dari kami. Kami berharap juga perusahaan-perusahaan industri bantu kami mengatur harganya, ketersediaan dan sebagainya," ungkap Taruna.

Dalam kegiatan ini, ada penyerahan sertifikat persetujuan izin edar obat generik kepada PT Balatif, PT Benofarm, PT First Medipharma, PT Imfarmind Farmasi Industri, PT Infion, PT Interbat, PT Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries, PT Novapharin, PT Otsuka Indonesia, PT Perusahaan Dagang dan Industri Kaliroto, PT Quantum Laboratories International, PT Rama Emerald Multi Sukses, PT Satoria Aneka Industri, PT Sejahtera Lestari Farma dan PT Surya Dermato Medical.

Kemudian penyerahan sertifikat CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) kepada PT Bina San Prima Cabang Malang, PT Kali Kundang Perkasa, PT Sehat Inti Perkasa, PT Sakajaja Makmur Abadi Cabang Jombang dan PT Sapta Sari Tama Surabaya.

BPOM juga berambisi menjadi bagian WHO Listed Authority (WLA) yang merupakan otoritas regulasi atau sistem regulasi regional yang mematuhi semua indikator dan persyaratan relevan yang ditentukan oleh WHO untuk kemampuan regulasi sebagaimana ditentukan oleh proses tolok ukur dan evaluasi kinerja yang telah ditetapkan.

"Karena itu reputasi penting bagi negara kita," ujarnya.(*)