TIMES SURABAYA, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Subandi, resmi mengeluarkan kebijakan pengaturan jam malam bagi pelajar yang berlaku mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 000.1.10/9544/438.6.5/2025 tertanggal 19 Agustus 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja yang kerap terjadi pada malam hari. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus mendukung proses belajar peserta didik.

Alasan Diberlakukannya Kebijakan Jam Malam

Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar aturan formalitas, tetapi upaya preventif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa hingga orang tua siswa.

“Pekan depan kita mulai sosialisasi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga sampai ke desa-desa. Kami ingin semua pihak terlibat, termasuk perangkat desa, RT, RW, dan para orang tua,” ujar Subandi, Selasa (26/8/2025).

Bupati Subandi menekankan bahwa pengaturan jam malam ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk represi terhadap pelajar. Sebaliknya, kebijakan ini merupakan bagian dari perhatian bersama untuk melindungi generasi muda dari pergaulan negatif dan potensi kriminalitas pada malam hari.

“Tujuan utama kita adalah melindungi anak-anak kita. Jangan sampai mereka terjerumus pada pergaulan negatif. Jadi ini bukan untuk membatasi secara kaku, melainkan bentuk perhatian kita bersama,” tegas Subandi.

Selain itu, ia juga mengajak orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi anak-anak di rumah. “Dengan kolaborasi semua pihak, saya optimistis kebijakan ini akan berjalan efektif,” tambahnya.

Dukungan DPRD Sidoarjo: Pandangan Bangun Winarso

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan jam malam ini. Menurutnya, aturan tersebut sejalan dengan semangat menjaga generasi muda agar tetap fokus pada pendidikan, kesehatan mental, dan pembentukan karakter disiplin.

“Kenakalan remaja bukan hanya soal moral, tetapi juga soal kontrol sosial. Dengan adanya aturan ini, kita memberi ruang aman bagi anak-anak untuk beristirahat dan belajar dengan baik. Jangan sampai energi mereka terkuras untuk aktivitas tidak bermanfaat di luar rumah pada malam hari,” ujar Bangun.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama membentuk pola hidup sehat bagi pelajar. Dengan waktu istirahat yang cukup, siswa dapat lebih konsentrasi dalam proses belajar mengajar di sekolah.

“Aturan ini bertujuan melindungi pelajar dari bahaya dan aktivitas negatif seperti tawuran, balap liar, hingga nongkrong yang tidak jelas. Dengan jam malam, mereka punya waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga kesehatan fisik dan mentalnya lebih terjaga,” tegasnya.

Bangun juga mendorong agar implementasi kebijakan ini disertai sosialisasi yang masif dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, aturan tidak akan efektif jika hanya bersifat administratif tanpa kesadaran kolektif.

“Yang terpenting adalah kesadaran bersama. Jangan sampai orang tua hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah atau sekolah. Orang tua harus menjadi garda terdepan,” katanya.

Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan fasilitas kegiatan positif bagi remaja, seperti ruang kreatif, olahraga, dan kegiatan keagamaan. Dengan begitu, pelajar tetap memiliki saluran untuk menyalurkan energi mereka pada hal yang produktif.

“Kalau kita hanya melarang tanpa memberi alternatif, anak-anak bisa mencari celah. Jadi selain pengawasan, kita perlu memperbanyak kegiatan yang mendukung tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, maupun spiritual,” tambah Bangun.

Dukungan dari Dunia Pendidikan

Kebijakan jam malam ini disambut positif oleh kalangan kepala sekolah di Sidoarjo. Mereka menilai kebijakan tersebut selaras dengan upaya membangun karakter dan kedisiplinan pelajar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Sidoarjo, Dr. Eko Redjo Sunariyanto, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa Pemkab Sidoarjo tentu telah melakukan kajian mendalam sebelum menerbitkan kebijakan ini.

“Kami percaya pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Kebijakan ini juga sejalan dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digelorakan Kemendikdasmen, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” kata Eko, yang juga menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo.

Senada dengan Eko, Sekretaris MKKS SMA Negeri Sidoarjo, Dr. Karyanto, M.Pd., menekankan bahwa istilah yang lebih tepat adalah pengaturan jam malam, bukan pembatasan.

“Pengaturan jam malam sangat perlu untuk memastikan keteraturan sosial, sekaligus melatih peserta didik dalam manajemen waktu yang efektif. Ini juga mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang sehat, baik secara mental maupun jasmani,” ujar Kepala SMA Negeri 4 Sidoarjo tersebut.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini relevan dengan program nasional untuk membentuk kebiasaan positif bagi siswa.

Sementara itu, Ketua MKKS SMK Negeri se-Jawa Timur, Dra. Agustina, M.Pd., menggarisbawahi pentingnya jam istirahat bagi pelajar.

“Saya rasa memang seharusnya peserta didik pukul 21.00 sudah istirahat agar keesokan harinya bisa bangun pagi, melaksanakan ibadah, dan tidak terlambat ke sekolah. SE Bupati Sidoarjo ini harus didukung dan diperhatikan oleh orang tua karena keberhasilan anak dimulai dari rumah,” ujar Kepala SMK Negeri 1 Buduran ini.

Tanggapan dari Tingkat SMP dan Madrasah

Kepala SMP Negeri 2 Jabon, Achmad Haris, S.Pd., M.Pd.I., menyampaikan apresiasinya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, aturan ini membantu orang tua mengarahkan anak-anak mereka agar lebih fokus belajar.

“Alhamdulillah, terima kasih atas keluarnya SE pembatasan kegiatan anak-anak di malam hari. Ini sangat membantu orang tua dalam mengawasi anak, meningkatkan kualitas belajar, dan menurunkan angka kenakalan remaja,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Insan Cendekia Mandiri Sidoarjo, Muchamad Imam Sudibyo, S.Pd., Gr., menilai kebijakan ini sebagai wujud kepedulian bersama, bukan bentuk pengekangan kebebasan.

“Saya memandang hal ini sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang kolektif terhadap generasi penerus bangsa,” ungkap Imam.

Perspektif Orang Tua dan Komite Sekolah

Dukungan terhadap kebijakan ini tidak hanya datang dari pihak sekolah, tetapi juga dari orang tua siswa. Salah satunya disampaikan oleh Mercuri, wali murid SMP Negeri 2 Prambon.

“Kami, para orang tua, menyambut baik kebijakan ini. Aturan ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kualitas tidur anak agar sehat dan optimal saat bangun pagi untuk kegiatan belajar di sekolah,” katanya.

Orang tua berharap kebijakan ini tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga disosialisasikan secara masif agar seluruh masyarakat memahami dan mendukung.

Meski kebijakan ini mendapatkan dukungan luas, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Salah satunya terkait pengawasan di lapangan.

Namun, dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan perangkat desa, RT, RW, serta peran aktif orang tua, Pemkab Sidoarjo optimistis kebijakan ini bisa berjalan dengan baik.

Ke depan, evaluasi berkala akan menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah akan memantau dampak kebijakan ini terhadap angka kenakalan remaja dan kualitas pendidikan di Sidoarjo.

“Ini bukan sekadar aturan. Ini adalah gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pendidikan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita,” pungkas Bupati Subandi. (d)